Page 10 - MAJALAH AUDITAMA REVIU LAPORAN KEUANGAN SETJEN DPR RI

AUDITAMA | KEGIATAN PENGAWASAN

Pengendalian

Gratifikasi

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001
penjelasan pasal 12b ayaT 1 menyatakan bahwa,
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas
yang meliputi pemberian uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi dapat diterima di dalam negeri Gratifikasi termasuk tindak pidana. Landasan
maupun di luar negeri dan dapat dilakukan hukumnya adalah UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12.
dengan menggunakan sarana elektronik atau Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara seumur
tanpa sarana elektronik. hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta
rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
erdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Ketentuan UU No 20/2001 menyebutkan bahwa
RI Nomor 16 Tahun 2018, Gratifikasi adalah setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri
pemberian dalam arti luas, yakni uang, atau penyelenggara negara adalah suap, tetapi
rabat(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima gratifikasi
BBerdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR- melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
RI Nomor 16 Tahun 2018, Gratifikasi adalah pemberian Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya
dalam arti luas, yakni uang, rabat(diskon), komisi, pinjaman dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas tanggal gratifikasi tersebut diterima.
lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di Laporan penerimaan Gratifikasi juga dapat
luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan disampaikan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
sarana elektronik atau tanpa elektronik. Sekretariat Jenderal DPR-RI dalam waktu 7 (tujuh) hari
Mengapa Gratifikasi harus dilaporkan? Gratifikasi kerja sejak penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur
perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari dalam Pasal 13 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-
kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan RI Nomor 18 Tahun 2018. Untuk menunjang efektifitas
pejabat penyelenggara negara. Sebagai contoh, Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Sekretariat
misalnya penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi, Jenderal DPR RI dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi
atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar. atau UPG di Inspektorat Utama sebagai UPG Koordinator
Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat dan di masing-masing Eselon I sebagai UPG.
hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.
Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari Penulis :
pejabat, Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara- Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE
acara pribadi lainnya dari rekanan. (Inspektur Utama)

10 EDISI 01 - TAHUN 2022