Page 537 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

29. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Perubahan
Atas Undang-Undang tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD).
RUU ini disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/
IV/1995 yang menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahasnya
bersama-sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok
P. 29/95. Rapat pembahasan RUU ini diawali dengan pembicaraan
445
tingkat I/ Keterangan Pemerintah disampaikan dalam rapat paripurna
DPR, tanggal 16 Mei 1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI/ Korpol,
Soetedjo. Adapun keterangan pemerintah disampaikan oleh Menteri
446
Dalam Negeri, MOh. Yogie S.M.
Berikutnya adalah pembahasan tingkat II/ Pemandangan Umum
disampaikan dalam rapat paripurna DPR, tanggal 22 Mei 1995 dipimpin
oleh wakil ketua DPR RI / Korpol Soetedjo. Juru Bicara Fraksi-Fraksi
adalah sebagai berikut:
1. Fraksi Karya Pembangunan , Drs. Adolf Jouke Sondakh
2. Fraksi ABRI, Suparman Achmad.
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaidy
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs. R. Soedaryanto.
Sedangkan pembicaraan tingkat II jawaban pemerintah atas
pemandangan umum Para Anggota disampaikan Menteri Dalam
Negeri, Yogie S. Memet dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 26 Mei
1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI/ Korpol Soetedjo. Selanjutnya
pembicaraan tingkat III/ Pembahasan Materi dilakukan oleh Komisi
II bersama Menteri Dalam Negeri mulai tanggal 5 -9 Juni 1995.
Lalu pembicaraan tingkat IV/ Pengambilan keputusan dalam Rapat
Paripurna DPR tanggal 15 Juni 1995 dipimpin oleh wakil ketua DPR RI/
Kokesra Prof. Dr. J.A. Katili.
Dengan urutan pembicara sebagai berikut:
Yang menarik adalah atas usulan Fraksi ABRI sendiri terjadi
pengurangan anggota DPR RI yang diangkat dari ABRI dari 100 menjadi
75. Memang sejak tahun 1990-an terjadi gerakan reformasi internal
ABRI. Gerakan ini juga disebut gerakan kembali ke barak atau gerakan

445 Amanat Presiden Nomor R.06/PU/IV/1995, Lihat juga Risalah Sidang DPR RI Pembahasan RUU
tentang Perubahan Atas Undamg-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tantang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1985 (Perubahan Atas Undang-Undang tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD).
446 Risalah, Ibid

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 537
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 537 11/22/19 6:06 AM