Page 542 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

48. RUU tantang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
II Bekasi
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.10/PU/XI/1996 tanggal 1 November 1996 yanG menunjuk
Menteri Dlam Negeri untuk menbahasnya bersama-sama DPR. RUU
ini diteroma D[R dengan Nomor Pokok P.48/96.
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR , tanggal 19 November 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri
Dalam Negeri, Moh. Yogie S. M.
b. Pembicaraan Tingkat II ditiadakan karena ditempuh dengan
prosedur singkat (short cut).
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh
Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri dari tanggal 26 s.
d. 29 Nopember 1996.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam
Rapat Pripurna DPR tanggal 2 Desember 1996 dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Ketua Komisi II, H. A. Rustandi, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soenarjo
b. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. H. Marzuki Nyakman
c. Fraksi ABRI, Hadi Sutrisno
d. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin
Chumaidy.
e. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Dalam
Negeri, Moh. Yogie S. M.
f. Dengan persetujuan DPR tanggal 2 Desember 1996 RUU
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Bekasi telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor
9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Bekasi. 459

49. RUU tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.011/PU/XI/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk

459 Ibid

dpr.go.id 542

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 542 11/22/19 6:06 AM