Page 543 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

Menteri Keuangan unutk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini
diterima DPR RI dengna Nomor Pokok P.49/96.
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 25 Nopember 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri
Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi
Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
1. Fraksi Karya Pembangunan. Drs. Simon Patrice Morin
2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
3. Fraksi Persatuaun Pembangunan, Drs. H. M. Mukrom As’ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh
Panitia Khussu bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6
Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam
Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 1997 dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Ketua Pansus, Novyan Kaman, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renayan
b. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin Chumaedi
c. Fraksi Parta Demokrasi Indonesia, Soenarjo, S. H.
d. Fraksi Karya Pembangunan, Mutokoweni Murdi, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan
e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1977 RUU tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan menjadi
Unadang-undang Nomor8 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dalah LN Nomor 41 dan TLN Nomor
3685 Tahun 1997. 460

50. RUU tentang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.011/PU/XII/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk

460 Ibid

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 543
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 543 11/22/19 6:06 AM