Page 546 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Badan Peradilan Pajak teleh disahkan menjadi Undang-
undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak, dalam LN Nomor 40 dan TLN Nomor 3684
Tahun 1997. 462

52. RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.001/PU/XI/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk
Menteri Keuangna untuk membahasanya bersama-sama DPR. RUU ini
diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.52/96.
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan
dalam Rapat Pariourna DPR, tanggal 25 November 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri
Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
1. Fraksi Karya Pembangunan, Drs. Simon Patrice Morin
2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. M. Mukrom As’ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA
Sedangkan Pembicaraan Tingkar II/Jawaban Pemerintah
atas Pemandangna Umum para Anggota disampaikan oleh
Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal
16 Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/
Korekku, Drs. Soerjadi.
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh
Panitia Khusus bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6
Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam
Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 1997 dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Panitia Khusus, Novyan Karman, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renyaan

462 Ibid

dpr.go.id 546

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 546 11/22/19 6:06 AM