Page 547 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

b. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin
Chumaedi
c. Fraksi Persatuan Partai Demokrasi Indonesia,
Soennardjo, S. H.
d. Fraksi Karya Pembangunan, Mostokoweni Murdi, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri
Keuangan RI.
e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1997 RUU
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, telah
disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi
Undang-undang. 463

53. RUU tentang Peradilan Militer dan Keodituran Militer
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.12/XII/1996 tanggal 2 Desember 1996 yang menunjuk
MemteriPertahanan dan Keamanan unutk membahasnya bersama-
sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.53/96.
a. Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan
dalam Rapat Praipuran DPR, tanggal 16 Januari 1997 dipimpin
oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol Soetedjo.
Adapun Keterangna Pemerintah disampaikan oleh Menteri
Pertahanan dan Keamanan, Edi Sudrajat.
b. Pembicaraan Tingakt II/Pemandangan Umum disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 24 Februari 1997
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol.
Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
1. Fraksi PDI, B. N. Marbun, S. H.
2. Fraksi KP, Drs. Hari Soegiman
3. Fraksi ABRI, Hari Sabono, S. IP
4. Fraksi PP, Drs. Zarkasih Nur
Sedangkan Pembicaraan Tingkat III/Jawaban Pemerintah
atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan
oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Rapat
Paripuran DPR, tanggal 4 Maret 1997 dipimpin oleh Wakil
Ketua DPR RI/Korpol.
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh
Pansus bersama Menteri Hankam dari tanggal 6 April 1997.
RUU tersebut, dibahas dalam satu paket dengan tiga RUU

463 Ibid

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 547
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 547 11/22/19 6:06 AM