Page 550 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh
Menteri Kehakiman dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal
31 Januari 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol,
Soetodjo.
c. Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan Materi dilakukan
oleh Komisi III bersama Menteri Kehakiman dari tanggal 18
februari s. d. 18 Maret 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam
Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Maret 1997 dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR RI/Korpol
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Ketua Komisi III, S. Suhardi, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
a. Fraksi KP, Achmad Sadun Ali, S. H.
b. Fraksi ABRI, Sumartini D., S. H.
c. Fraksi PP, Oesman Sahidi, S. H.
d. Fraksi PDI, Y. B. Wiyanjono, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri
Kehakiman RI, H. Oetodjo Oesman, S. H.
e. Dengan Persetujuan DPR tanggal 21 Maret 1997 RUU
Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang
Paten telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 13
Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1989 tentang Paten dalam LN Nomor 30 dan TLN
3680 Tahun 1997. 466

56. RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19
Tahun 1992 tentang Merek
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.13/PU/XII1996 tanggal 2 Desember 1996 yang menunjuk
Menteri Kehakiman untuk membahasny bersama-sama DPR. RUU ini
diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.56/96.
a. Pembicaraan Tingkat I/Ketrangan Pemerintah disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Desember 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korpol, Soetedjo.
Adapun Keterangan Pemerintah dismapaikan oleh Menteri
Kehakiman, H. Oetodjo Oesman, S. H.

466 Ibid

dpr.go.id 550

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 550 11/22/19 6:06 AM