Page 545 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 545
DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998
51. RUU tentang Badan Peradilan Pajak
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.011/PU/XI/1996 tanggal 12 November 1996 yang menunjuk
Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama DPR. RUU ini
diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.51/96.
a. Pembicaraan Tingkat I/Ketrangan Pemerintah disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 25 November 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Adapun Keterangan Pemerintah disampaikanoleh Menteri
Keuangan.
b. Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan
dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Korekku, Drs. Soerjadi.
Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
1. Fraksi Karya Pembangunan, Drs Simon Patrice Morin
2. Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
3. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. M. Mukrom As’ad
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA
Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemeritah
atas Pemandangan Umum para Anggota disampaikan oleh
Menteri Keuangan dalam Rapat Paripuna DPR, tanggal 16
Desember 1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku.
c. Pembicaraan Tingat III/Pembahasan Materi dilakukan oleh
Panitia Khusus bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6
Januari s. d. 8 April 1997.
d. Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam
Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 1997 dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Drs. Soerjadi.
Dengan urutan pembicara sbb:
1. Laporan Ketua Pansus, Novyan Kaman, S. H.
2. Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
a. Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renyaan.
b. Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H. A. Chozin
Chumaidi.
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soenarjo, S. H.
d. Fraksi Karya Pembangunan, Mustokoweni Murdi, S. H.
3. Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan
RI.
Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1997 RUU tentang
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 545
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Buku 4 Bab VII CETAK.indd 545 11/22/19 6:06 AM