Page 544 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 544

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-sama DPR.
                                                         RUU ini diteriman DPR RI dengan Nomor Pokok P.50/96.
                                                         a.  Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah disampaikan
                                                            dalam Rapat  Paripurna DPR, tanggal 25 November 1996
                                                            dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi/
                                                            Adapun Keterangan Pemerintah disampaikan oleh Menteri
                                                            Keuangan.
                                                         b.  Pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum disampaikan
                                                            dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 12 Desember 1996
                                                            dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korreku, Drs. Soerjadi.
                                                         Adapun Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
                                                         1.   Fraksi Karya Pembangunan. Drs. Simon Patrice Morin
                                                         2.  Fraksi ABRI, Tedy Yusuf
                                                         3.  Fraksi Persatuan Pembanguan, Drs. H. M. Mukrom As’ad
                                                         4.  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Setyadji Lawi, BA
                                                            Sedangkan Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas
                                                            Pandangan Umum pada Anggota disampaikan oleh Menteri
                                                            Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, tanggal 16 Desember
                                                            1996 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korekku.
                                                         c.  Pembicaraan Tingkat III/Pembahasan materi dilakukan oleh
                                                            Panitia Khusus bersama Menteri Keuangan dari tanggal 6
                                                            Januari s. d. 8  April 1997.
                                                         d.  Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Jeputusan dalam Rapat
                                                            Paripurna DPR tanggl 10 April 1997 dipimpin oleh Wakil Ketua
                                                            DPR RI/Korreku, Drs Soerjadi.
                                                         Dengan urutan pembicara sbb:
                                                         1.   Laporan Ketua Pansus, Novyan Karman, S. H.
                                                         2.  Juru Bicara Fraksi-fraksi adalah sbb:
                                                               a.   Fraksi ABRI, Dra. Paula B. Renyaan.
                                                               b.   Fraksi Persatuan Pembangunan, DRS. H. A. Chozin
                                                                  Chumaedi.
                                                               c.   Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Soenarjo, S. H.
                                                               d.   Fraksi Karya Pembangunan, Mustokoweni Murdi, S. H.
                                                         3.  Sambutan Pemerintah disampaikan oleh Menteri Keuangan
                                                            RI.
                                                            Dengan Persetujuan DPR tanggal 10 April 1997 RUU tentang
                                                            Bea Balik Nama Tanah dan Bagunan telah disahkan menjadi
                                                            Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
                                                            Hak Atas Tanah dan Bangunan, dalam LN NOMOR 44 dan
                                                            TLN Nomor 3688 Tahun 1977. 461

                                                   461   Ibid




                                       dpr.go.id   544





         Buku 4 Bab VII CETAK.indd   544                                                                           11/22/19   6:06 AM
   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549