Page 538 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

perubahan ABRI menjadi tentara profesional dan pengembalian Polisi
menjadi lembaga keamanan sipil. Gerakan ini diinisiasi para jenderal
intelektual di tubuh ABRI seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
447
Rumusan akhir RUU yang mengatur jumlah anggota ABRI di DPR
disetujui Fraksi-fraksi di Komisi II DPR dan segera diteruskan ke
pembicaraan tingkat IV (pandapat akhir fraksi) pada Sidang Paripurna
DPR mendatang. Selain mengucapkan terima kasih, pemerintah berjanji
materi lain yang diusulkan Fraksi-fraksi DPR yang tidak berhubungan
dengan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD tersebut
menjadi bahan masukan dan akan dibahas pada masa yang akan
mendatang. 448
Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang Komisi II DPR
yang merupakan pembicaraan tingkat III tentang perubahan atas UU
No.16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.2/1985
yang dipimpin ketua komisi II DPR Chaeruddin Harahap. Mendagri
Moh. Yogie S. Memet mengatakan, pemerintah berterimakasih kepada
DPR atas lancarnya pembahasan RUU tersebut. Pembahasan antara
Pemerintah dan DPR, dilandasi dengan adanya sikap keterbukaan,
toleransi yang tinggi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Dengan
demikian, dapat dirampungkan melalui musyawarah mufakat, tepat
waktu dan hanya mengenai satu pasal, yaitu tentang anggota ABRI
yang diangkat di DPR. 449
Padahal pada tahun 1992, ketika para akademisi Indonesia
mulai membicarakan untuk memperkecil jumlah anggota ABRI di
DPR, Soeharto mulai memberi reaksi keras. Tidak mungkin, katanya,
bagi ABRI untuk melepas peranan politiknya dan semata-mata
melaksanakan fungsi militernya. Dengan menuduh para akademisi
tidak mampu memahami hakikat yang sesungguhnya makna Dwifungsi,
Soeharto memberikan jaminan kepada perwira, yang disebutnya rekan-
rekan perwira, yang mengunjungi peternakannya di Tapos, Jawa Barat,
bahwa kehadiran ABRI dalam badan legislatif tidak hanya mewakili
ABRI, tetapi juga untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada
ABRI oleh rakyat. Dia kembali mengulangi bahwa Dwifungsi angkatan
bersenjata Indinesia memiliki landasan hukum yang kuat di samping
alasan historis berdasarkan sejarah perjuangan Nasional.

447 Ibid.
448 Kompas, Sabtu 10 Juni 1995.
449 Ibid.

dpr.go.id 538

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 538 11/22/19 6:06 AM