Page 532 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk membahas bersama-
sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok
P.05.93.
6. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1990-1991
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.04/PU/II/1993 tanggal 27 Februari 1993 yang
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama
DPR.
7. RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN tahun
Anggaran 1992-1993
RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.05/PU/III/1993 tanggal 29 Maret 1993, yang
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama
DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok P.07/93.
8. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun
Anggaran 1991-1992
RUU ini disampaikan ke DPR dengan Amanat Presiden
Nomor R.06/PU/XII/1993, tanggal 28 Desember 1993 yang
menunjuk Menteri Keuangan untuk membahasnya bersama-
sama DPR. RUU ini diterima DPR RI dengan Nomor Pokok
P.08/93.
9. RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun Anggaran 1994-1995
10. RUU tentang tambahan dan perubahan (TP) atas APBN Tahun
Anggaran 1993-1994
11. RUU tentang pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II
Palu
12. RUU tentang Perseroan terbatas
13. RUU tentang pengesahan United Nation Frameworks
convention on climate change (Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
14. RUU tentang pengesahan United Nation Convention on
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tehtang jkeanekaragaman hayati).
15. RUU tentang Pengesahan Agreement Establishing the World
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia)
16. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Ekstradisi

dpr.go.id 532

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 532 11/22/19 6:06 AM