Page 529 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

7.6. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
Pasal 23 UUD 1945 dalam penjelasannya menyatakan bahwa
dalam menetapkan Pendapatan dan Belanja Negara, kedudukan DPR
lebih kuat dari kedudukan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas
itu yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu berkenaan dengan
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Penjabaran tersebut diatur dalam Bab XIV Pasal 138 sampai
dengan Pasal 146 Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun garis besar
kegiatan DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan APBN, terbagi
menjadi beberapa kegiatan, yaitu:
a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN
yang umumnya dilakukan pada pertengahan bulan Agustus
sampai dengan pertengahan Oktober atau awal November
b. Pembahasan penyelesaian RUU APBN yang disampaikan
oleh Presiden kepada DPR pada setiap bulan Januari sampai
dengan akhir bulan Februari.
c. Pembahsan atas Laporan Pelaksanaan APBN Semester 1
Tahun Dinas yang sedang berjalan, pembicaraan mengenai
Perkiraan Tambahan Perubahan atas APBN yang sedang
berjalan pada bulan September.
... bahwa dalam d. Kegiatan Pembahasan dan Penyelesaian RUU tentang

menetapkan Tambahan atau Perubahan atas APBN tentang anggaran yang
Pendapatan dan telah berakhir pada bulan Maret. RUU tentang tambahan dan

Belanja Negara, Perubahan atas APBN tersebut biasanya disampaikan pada
kedudukan DPR lebih akhir bulan Maret. RUU tentang Tambahan dan Perubahan
atas APBN tersebut biasanya disampaikan pada akhir bulan
kuat dari kedudukan Maret tahun anggaran bersangkutan, tetapi karena pada
pemerintah. waktu itu biasanya DPR sedang menjalani reses, maka
penyelesaiannya bartu dilaksanakan pada bulan Mei-Juni.
e. RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara, baik penyampaian
maupun pembahasannya di DPR dilakukan bersamaan
dengan RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN.

Rincian lebih lanjut Anggaran Belanja Rutin (ABR) dan Anggaran
Belanja Pembangunan (ABP) ke dalam kegiatan dan proyek serta
ke dalam departemen dan lembaga ditetapkan dengan Keputusan
Presiden (Keppres), maka DPR sama sekali tidak diikutsertakan
dalam menetapkan kegiatan dan proyek yang akan dilaksanakan oleh
departemen dan lembaga. Untuk itu, lewat pendapat akhir tentang

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 529
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 529 11/22/19 6:06 AM