Page 525 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 525
DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998
secara dewasa, etis, damai, adil, dan berkeadaban-seperti diminta
oleh Kepala Negara-tampaknya tinggal menunggu waktu karena
ABRI selaku pihak yang bertanggungjawab atas keamanan dalam
negeri telah meminta masyarakat untuk menghentikan aksi unjuk
rasa. Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung awal pekan ini
mengajukan permintaan tersebut dengan alasan apresiasi masyarakat
telah diserap pemerintah dan aksi tersebut dirasakan cukup. “Selain
itu, dikuatirkan aksi unjuk rasa tersebut ditunggangi pihak ketiga,”
demikian Pangab sebagairnana dikutip Kapuspen ABRI Brigjen TNI
Syarwan Hamid. Menurut dia, masyarakat perlu menyadari bahwa
unjuk rasa yang massal sangat sulit dikendalikan dan cenderung mudah
diperalat menjadi suatu gerakan yang “counter productive”. “Bila
suatu gerakan massal ditunggangi pihak yang bermaksud merugikan
kepentingan bangsa, ABRI akan bertindak tegas,”demikian pendapat
penyampaian suatu resrni ABRI setelah aksi unjuk rasa SDSB memasuki pekan kedua.
kehendak sebaiknya Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen
melalui jalur yang TNI AM Hendropriyono yang mengatakan para pengunjuk rasa yang
benar, yakni DPR, mengganggu ketertiban umurn akan diseret ke depan pengadilan.
“Pokoknya tidak ada urusanlah. Yang jelas mereka tidak bisa semaunya
dan bukannya berdemonstrasi karena negara ini adalah negara hukum, ” tandasnya
mendatangi seusai acara “coffee morning” di Jakarta, Rabu (17/11). 408
pemerintah lalu Menurut jenderal berbintang dua yang populer itu, penyampaian
melakukan usaha- suatu kehendak sebaiknya melalui jalur yang benar, yakni DPR, dan
bukannya mendatangi pemerintah lalu melakukan usaha-usaha
usaha perusakan ... perusakan bila perrnintaannya tidak dipenuhi. Aksi unjuk rasa
yang sesuai dengan demokrasi Pancasila, menurut Hendro, adalah
mendatangi DPR dan kemudian wakil-wakilnya menyampaikan aspirasi
mereka. Ia kemudian mencontohkan aksi unjuk rasa yang berjalan
tertib seperti terjadi di negara-negara Barat. Pendapat serupa juga
dikemukakan Menko Polkam Soesilo Soedarman yang menyatakan
unjuk rasa dalam sistem politik demokrasi Pancasila diperbolehkan
bila sebelumnya meminta izin dulu kepada aparat kepolisian. “Saya
baru saja mendapatkan ‘facsimile’ mengenai prosedur unjuk rasa di
negara negara Barat. Prosedur itu mengharuskan adanya izin dan
mengutarakan maksud serta tujuan, jumlah massa, jalan-jalan mana
yang hendak dilalui, dan waktu yang dihabiskan,”katanya. Selain itu
aktivitas unjuk rasa haruslah dilakukan secara murni, yakni dengan
408 Kompas, 17 Nopember 1993
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 525
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Buku 4 Bab VII CETAK.indd 525 11/22/19 6:06 AM
