Page 526 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

tidak melibatkan orang-orang yang tidak berkepentingan, misalnya
siswa SMA yang sedang menunggu bis. 409

7.4.1. Tiga Faktor Perdebatan Kasus SDSB

Menurut para akademisi, setidak-tidaknya ada tiga faktor yang
menyebabkan perbedaan pendapat secara umum, dan kasus SDSB
secara khusus, tidak bisa diselesaikan secara dewasa. Yang pertama,
menurut Dr. Sri Bintang Pamungkas, yang kebetulan juga anggota Komisi
APBN DPR dari fraksi Persatuan Pembangunan, pemerintah cenderung
enggan berkonsultasi dengan wakil rakyat. Dalam kasus SDSB, kata
Bintang, ijin pelaksanaannya dikeluarkan tanpa melalui konsultasi
dengan DPR, padahal segala jenis pengumpulan dana masyarakat
untuk keperluan pembangunan seharusnya dikonsultasikan dulu
dengan para wakil rakyat. “Karena itu saya menyesalkan pernyataan-
pernyataan yang menyebutkan bahwa SDSB akan dihapuskan bila DPR
memintanya, padahal sebelumnya saat pelaksanaan SDSB, pemerintah
tidak pernah berkonsultasi dengan DPR,” katanya. Yang kedua, menurut
Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UI Dr Maswadi Rauf, kontroversi atas
suatu masalah muncul kerapkali karena pemerintah bertahan dalam
sikapnya dan tidak mau memasuki tahap tawar menawar (bargaining
process). Menurut dia, pemerintah alam hal ini Departemen Sosial-
sebaiknya sedari mula menampung dan mengolah serta memanfaatkan
berbagai usulan yang masuk tentang alternatif SDSB. Sedang yang
ketiga, seperti dikatakan Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin, jalur
komunikasi antara DPR sebagai lembaga kontrol dan pemerintah
sebagai yang dikontrol belum berjalan sebagaimana mestinya. “Kita
tahu sistem ketatanegaraan di Indonesia belum memungkinkan DPR
melakukan desakan langsung kepada pemerintah. Karena itu setelah
“Kita tahu sistem ada tekanan massa barulah DPR bisa bicara,” katanya. Ia mengatakan,

ketatanegaraan di masyarakat tidak bisa menyalahkan DPR karena sedari mula ia tabu
DPR sudah menampung aspirasi tentang SDSB, hanya saja saluran
Indonesia belum
komunikasi yang macet dan berjalan searah menyebabkan aspirasi itu
memungkinkan DPR tidak bisa didesakkan kepada pemerintah. Akibatnya, kata dosen FISIP
melakukan desakan UI itu, pemerintah didorong secara kuat untuk menghapuskan SDSB,

langsung kepada namun diingatkannya “mekanisme “pengambilan keputusan tidak bisa
terus menerus mengambil jalan unjuk rasa lalu DPR lalu pemerintah.
pemerintah.

409 Kompas, 17 Nopember 1993

dpr.go.id 526

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 526 11/22/19 6:06 AM