Page 521 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Undang-undang termasuk Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang
lingkup tugasnya.
b. Melakukan pengawasan terhadap Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya.
c. Menampung suara rakyat, termasuk surat-surat
masuk mengenai hal yang termasuk dalam ruang
lingkup tugasnya.”

Untuk melaksanakan tugas ini, maka Komisi-komisi DPR dapat
mengadakan rapat kerja dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri,
mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pejabat Pemerintah
yang mewakili instansinya, mengadakan rapat dengar pendapat
umum, mengadakan kunjunan kerja, termasuk mengadakan studi
perbandingan bila dipandang perlu, mengumpulkan dan mengikuti
dengan seksama peristiwa-peristiwa yang menyangkut kepentingan
DPR RI selain rakyat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada pemerintah
mempunyai tugas maupun kepada pihak lain. Di samping hal tersebut, pengawasan yang
dilaksanakan oleh DPR tercermin juga dalam rangka pembahasan
untuk membentuk
kontrak karya yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak asing/
Undang-undang swasta, yang disyaratkan untuk melibatkan DPR, sesuai dengan
bersama-sama ketentuan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Presiden, maka tugas Pokok Pertambangan, yaitu: 404
1. Pasal 10 ayat (3):
pengawasan juga
“Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku
merupakan salah satu sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi
tugas utama DPR. dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut
eksploitas golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan
galian yang ditentukan pasal 13 Undang-undang ini dan/
atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal
asing.”
2. Penjelasan Pasal 10 ayat (3):
“Pasal ini menjadi dasar untuk kontrak karya baik dengan
pihak modal dalam negeri maupun pihak asing. Konsultasi
termaksud dilakukan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan

404 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 521
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 521 11/22/19 6:06 AM