Page 523 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

spirasi rakyat, yang menjadi pedoman DPR dalam melaksanakan tugas
mengontrol pemerintah dan pembangunan, yaitu dengan mengadakan
pelurusan-pelurusan dari penyimpangan atas GBHN dan peraturan-
peraturan lainnya. Hal ini akan tercermin dalam rapat kerja dengan
pemerintah.
Ada sebuah keberhasilan DPR dalam melaksanakan tugas
pengawasannya yang sangat aspiratif dalam kasus Sumbangan Dana
Sosial Berhadiah (SDSB) misalnya yang mendatangkan protes berbagai
kalangan di masyarakat. Rakyat menaruh harapan besar kepada DPR
khususnya Komisi VIII untuk menyelesaikannya. Dalam rapat kerjanya
dengan Menteri Sosial, Komisi VIII bersepakat untuk tidak menyetujui
perpanjangan izin penyelenggaraan SDSB tersebut. Demikian pula
dengan kasus-kasus lain yang mendapatkan perhatian masyarakat,
seperti penetapan harga patokan semen yang sempat menimbulkan
gejolak di masyarakat. Selain itu di dalam rapat kerja Komisi VII dengan
pemerintah terungkap kasus kredit macet yang juga mengungkapkan
kasus korupsi yang mencapai 1,3 trilyun rupiah.
Program Inpres Desa Tertinggal yang dilaksanakan untuk
mengentaskan 25 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan,
idenya pertama kali tercetus di DPR, yang kemudian didiskusikan
Program secara intensif antara Komisi X dengan Bappenas pelaksanaan

Inpres Desa program ini pendanaannya sepenuhnya didukung oleh APBN sebahai
Tertinggal yang hibah pemerintah kepada masyarakat, yang dipergunakan sebagai
dilaksanakan untuk modal kerja bergulir dalam satu kelompok masyarakat. Pengentasan

mengentaskan 25 kemiskinan ini, sejak tahun 1993 telah menjadi gerakan nasional yang
dilaksanakan di desa- desa tertinggal di seluruh wilayah Indonesia.
juta penduduk yang
berada di bawah garis 7.4. Penyerapan Aspirasi Masyarakat
kemiskinan, Pada tahun 1993 mencuatlah isu SDSB di tingkat nasional. Banyak

elemen masyarakat yang berdemonstrasi ke DPR RI untuk menyalurkan
aspirasi mereka. Mekanisme penyelesaian beda pendapat, apakah
disampaikan melalui DPR atau unjuk rasa,kini menjadi pertanyaan
bersama di kalangan masyarakat setelah kasus SDSB mencuat ke
permukaan.
Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu
menyatakan, bahwa pertentangan atau konflik tidak perlu diredam
karena hal itu tidak dapat dihindari dan, sebaliknya, bersifat alamiah.
“Yang harus kita lakukan adalah menyusun tatacara atau tatakrama
bagi penyelesaian persentuhan, konflik atau pertentangan itu secara

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 523
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 523 11/22/19 6:06 AM