Page 519 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan DPR tanggal
8 Oktober 1992, yaitu mengenai pembagian tugas di antara Ketua dan
Wakil-wakil ketua DPR Masa Bakti 1992-1997 adalah sebagai berikut:
a. Ketua, H. Wahono, mempunyai tugas yang bersifat umum
dalam arti mencakup semua bidang Kegiatan Dewan.
b. Wakil Ketua, Soetedjo, Koordinator Bidang Politik (disingkat
Korpol) membidangi Komisi-komisi I, II, III, dan BSKAP.
c. Wakil Ketua, H. Ismail Hasan Metareum, S.H, Koordinator
Bidang Industri dan Pembangunan (disingkat Korinbang),
membidangi Komisi-komisi IV, V, VI, dan BURT.
d. Wakil Ketua, Prof. DR. H. John Ario Katili, Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat (disingkat Korkesra), membidangi
Komisi-komisi VIII, IX, dan X.
e. Wakil Ketua, Drs. Soerjadi, Koordinator Bidang Ekonomi dan
Keuangan (disingkat Korekku), membidangi Komisi VII dan
Komisi APBN.

7.3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

DPR RI selain mempunyai tugas untuk membentuk Undang-
DPR RI selain undang bersama-sama Presiden, maka tugas pengawasan juga
mempunyai tugas merupakan salah satu tugas utama DPR. Tugas pengawasan ini
ditegaskan di dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang kedudukan
untuk membentuk
DPR yang berbunyi:
Undang-undang “Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat

bersama-sama dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan
Presiden, maka tugas Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa
Presiden sungguh melanggar haluan negara
pengawasan juga
yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh Majelis
merupakan salah satu Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat

tugas utama DPR. diundang untuk persidangan istimewa agar supaya
bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden”. 400
Penjelasan UUD 1945 ini lebih lanjut
dirumuskan di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Lembaga Tertinggi dengan Lembaga-lembaga Tinggi

400 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Periode 1992-1997.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 519
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 519 11/22/19 6:06 AM