Page 517 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR MENGHAD API TANTANGAN NA SIONAL D AN
GL OB AL HINGGA MA S A AKHIR ORDE B AR U
1992 – 1998

tidak mengajukan apa yang direncanakan oleh DPR, maka DPR dapat
mengajukan RUU untuk disetujui oleh Pemerintah sesuai dengan
perencanaan yang sudah dibuatnya. Dengan demikian tentu akan dapat
menghapus mitos bahwa DPR Orde Baru tidak pernah mengajukan
RUU.
395
Untuk membuat perncanaan tersebut kiranya DPR terpilih dapat
menggunakan kasus-kasus yang masuk selama masa bakti DPR periode
1987-1992 sebagai salah satu masukan. Seperti yang disebutkan oleh
Ketua DPR/MPR masalah umum/politik dan masalah tanah merupakan
dua masalah yang paling banyak diadukan. Maka mulai sekarang DPR
terpilih harus sudah mengerahkan perhatiannya pada kedua masalah
itu. Memang dalam hal pembangunan ekonomi sampai sekarang
masih merupakan titik berat, tetapi dari kasus pengaduan DPR yang
lalu ternyata masalah umum/politik merupakan masalah yang banyak
dihadapi oleh rakyat. Maka wajar kalau masalah politik yang kini mulai
menggejala itu perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari para
anggoya DPR terpilih. 396
Dalam hal wewenang budgetair, perlu dipertimbangkan yang
sungguh-sungguh dalam menciptakan tata tertib pembahasan
Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN). Pembuat UU sendiri
menjelaskan bahwa wewenang DPR dalam ikut menentukan APBN
itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi.
DPR diikutertakan untuk ikut serta menentukan penggunaan uang
yang dibayarnya lewat pajak untuk membiayai kepentingan bersama.
Jika DPR dapat mendiskusikan RAPBN sampai ke program dan proyek
tertentu, maka kepentingan rakyat sudah diperhatikan sejak APBN itu
dibicarakan. Kalau melihat rincian kasus pengaduan yang diterimanya
dari rakyat, dapat diduga bahwa DPR periode 1987-1992 juga sudah
mengadakan pengawasan. Bidang-bidang yang diawasi dapat diduga
yang berkaitan dengan bidang-bidang yang diadukan tetapi yang
Mungkin DPR frekueninya kecil, seperti masalah kepegawaian, aparatur megara,
kekurangan dana pendidikan, dan peradilan. 397
Tidak demikian dalam masalah tanah dan masalah politik
dan aparat untuk yang langsung menyangkut rakyat. Mungkin DPR kekurangan dana
mengawasi dan aparat untuk mengawasi pemerintah kedua masalah ini. Hal

pemerintah kedua ini harus menjadi pemikiran yang serius bagi DPR terpilih, sebab
masalah ini. pada dasarnya rakyat memilih mereka terutama untuk mengawasi

395 Kompas, Sabtu 17 Oktober 1992.
396 Ibid.
397 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 517
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 517 11/22/19 6:06 AM