Page 513 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 513

DPR MENGHAD API  TANTANGAN NA SIONAL  D AN
                                                                        GL OB AL  HINGGA  MA S A   AKHIR ORDE B AR U
                                                                                                      1992 – 1998


                                                   Pemilu.  389
                                                           Setelah Pemilu 1992 berakhir, dalam Rapat Paripurna tanggal 1
                                                   Oktober 1992 siang hari diacarakan mengenai Pengesahan Tata Tertib
                                                   DPR dan pembentukan Fraksi-fraksi DPR. Untuk lebih memperlancar
                                                   Rapat Paripurna dalam membicarakan kedua acara tersebut, maka
                                                   Sidang Paripurna diskors  untuk  mengadakan  lobby/pertemuan
                                                   konsultasi antara Pimpinan Sementara dengan Wakil-wakil kelompok.
                                                           Dalam pertemuan konsultasi tersebut telah disepakati untuk
                                                   menggunakan Tata Tertib DPR berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor
                                                   10/DPR-RI/III/82-83, tertanggal 26 Februari 1983 sebagai Tata Tertib
                                                   Sementara DPR-RI Masa Keanggotaan 1992-1997. Kesepakatan ini
                                                   kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna tersebut. Berdasarkan
                                                   Tata Tertib Sementara tersebut maka dilaksanakan pembentukan
                                                   Fraksi-fraksi. 390
                                                         Sesuai pasal 38 Peraturan Tata Tertib Sementara tersebut,
                                                   yang dimaksud denagan Fraksi adalah “Pengelompokan anggota yang
                                                   terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik dan mencerminkan
                                                   susunan golongan masyarakat”. Sehubungan dengan hal tersebut,
                                                   maka dalam Rapat Paripurna, oleh Ketua Sementara dipersilahkan
                                                   Juru Bicara masing-masing kelompok untuk menyampaikan pendapat
                                                   kelompoknya yang diurut berdasarkan abjad, yaitu berturut-turut
                   Setelah Juru Bicara             dari kelompok ABRI, kelompok Karya Pembangunan, kelompok Partai
                 kelompok-kelompok                 Demokrasi Indonesia, dan kelompok Partai Persatuan Pembangunan.
                                                         Setelah Juru Bicara kelompok-kelompok menyampaikan
                        menyampaikan               pendapatnya mengenai pembentukan Fraksi-fraksi, maka disepakatilah
                           pendapatnya             terbentuknya empat Fraksi dalam DPR, yang disusun secara alfabetis,

                               mengenai            yaitu: 391
                                                         a.  Fraksi ABRI
                          pembentukan                    b.  Fraksi Karya Pembangunan

                    Fraksi-fraksi, maka                  c.  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
                           disepakatilah                 d.  Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

                 terbentuknya empat                      Pembentukan Fraksi-fraksi ini kemudian dituangkan dalam Surat
                     Fraksi dalam DPR              Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor7/

                                                   DPR-RI/II/1992-1993 dan sekaligus ditetapkan pimpinan Fraksi-fraksi
                                                   dalam suatu keputusan tersendiri.




                                                   389  Kompas, Senin 22 Juni 1992 lnb
                                                   390  Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., Dewan Perwakilan
                                                      Rakyat Republik Indonesia Periode 1992-1997.
                                                   391   Ibid.



                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   513
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Buku 4 Bab VII CETAK.indd   513                                                                           11/22/19   6:06 AM
   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518