Page 516 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Janji sebagai anggota DPR oleh ketua Mahkamah Agung. Rapat-rapat
selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sementara.
Selama melaksanakan tugasnya, Pimpinan Sementara telah
memimpin rapat-rapat Paripurna DPR:
1. Rapat Paripurna Terbuka ke-9 Tahun Sidang 1992-1993
tanggal 1 Oktober 1992 yang dimulai pukul 10.25 s.d. pukul
11.30 WIB, dengan acara Pengambilan Sumpah/Janji para
anggota DPR Masa Keanggotaan 1992-1997 yang dihadiri oleh
494 orang anggota.
2. Rapat Paripurna Terbuka ke-10 Tahun Sidang 1992-1993
tanggal 1 Oktober 1992 dimulai pukul 08.34 s.d. pukul 16.50
WIB dengan acara:
Pengesahan jadwal Sidang DPR.
Setelah Penetapan Penggunaan Tata Tertib dalam Persidangan.

DPR terpilih Pengesahan Pembentukan Fraksi-fraksi dalam DPR.
dilantik beberapa Rapat dihadiri oleh 488 orang anggota.

waktu lalu, maka 3. Rapat Paripurna Terbuka ke-11 Tahun Sidang 1992-1993
menunggulah tanggal 2 Oktober 1992 dimulai pukul 08.40 s.d. pukul 10.25
WIB, dengan acara Pemilihan Pimpinan Tetap DPR Masa
tugas berat. Keanggotaan 1992-1997, dihadiri oleh 481 orang anggota.
4. Rapat Paripurna Terbuka ke-12 Tahun Sidang 1992-1997
tanggal 3 Oktober 1992 dimulai pukul 09.53 s.d. 12.13 WIB.
Dengan acara Pengambilan Sumpah Pimpinan DPR oleh Ketua
Mahkamah Agung, dihadiri oleh 476 orang anggota. 394

Setelah DPR terpilih dilantik beberapa waktu lalu, maka
menunggulah tugas berat. Ada dua kelompok tugas yang harus
ditangani oleh DPR terpilih, yaiu tugas konstitusional dan tugas
praktis yang merupakan kelanjutan yang ditinggalkan oleh DPR yang
baru saja menyelesaikan masa baktinya. Kedua tugas itu harus dapat
dipadukan sehingga makin lama DPR akan semakin sesuai dengan
konstitusi dan realistis. Berdasarkan konstitusi dan pengalaman dalam
hal wewenang legislatif DPR, maka yang dapat diharapkan untuk DPR
terpilih ialah aktif merencanakan bidang apa yang mendesak untuk
diatur dengan UU dalam masa lima tahun mendatang. Berdasarkan
rencana itu DPR dapat menilai RUU yang diajukan oleh pemerintah
untuk disetujui, ditolak ataupun untuk dimodifikasi. Kalau pemerintah

394 Ibid.

dpr.go.id 516

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 516 11/22/19 6:06 AM