Page 522 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Rakyat c.q. Komisi yang bersangkutan. Penentuan penempatan
Kontrak Karya dan pelaksanaannya diatur dengan cara yang
paling menguntungkan bagi negara dan masyarakat.”

Pelaksanaan Pembangunan Orde Baru yang telah berjalan
hamper 30 tahun, selain dapat mencapai berbagai macam keberhasilan
juga melahirkan berbagai permasalahan yang bermuara pada
katidakpuasan rakyat. Ketidakpuasan itu terefleksi dalam berbagai
bentuk, antara lain unjuk rasa yang mulai marak.
a. Unjuk Rasa itu juga dilakukan di DPR yang jumlahnya
dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.
Persoalan-Persoalan yang kerap muncul dalam
pengaduan dan unjuk rasa tersebut adalah masalah:
Tenaga kerja yang meliputi kenaikan upah, THR, PHK, dan
Jamsostek.
b. Tanah yang meliputi masalah penggusuran, ganti rugi,
perumahan, dan PIR Trans.
c. Hukum yang mencakup Hak Asasi Manusia, Penggelapan,
Korupsi, dan Kriminalitas.
d. Lingkungan Hidup.
e. Politik.
f. Pers yang meliputi pembredelan, SIUPP, dan masalah kertas.
g. Perekonomian.
Sesungguhnya secara konstitusional DPR memiliki posisi
yang sangat strategis sebagai rantai penghubung usaha pemenuhan
subtansi aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijaksanaan pemerintah.
Keberanian para anggota DPR mempertanyakan kepada pemerintah.

Sesungguhnya Unjuk rasa ini diwakili oleh delegasi. Pada tahun 1995 ada 225
delegasi yang datang ke gedung DPR. Ada pula pengaduan melalui
secara konstitusional
surat. Pada tahun 1994/1995 terdapat 528 pucuk surat dan 1.742 surat
DPR memiliki posisi yang ditembuskan kepada ketua DPR/MPR RI.
yang sangat strategis Data-data tersebut sangat bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi

sebagai rantai pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh komisi-komisi bersama
pasangan kerjanya melalui rapat-rapat kerja atau rapat dengar
penghubung usaha
pendapat, di samping pelaksanaan kunjungan kerja ke daerah-
pemenuhan subtansi daerah. Menyalurkan aspirasi rakyat dilihat dalam kerangka GBHN
aspirasi rakyat yang menjadi paduan gerak bersama seluruh bangsa. GBHN dibuat
oleh rakyat melalui MPR, yang kemudian dirumuskan dalam rencana
pembangunan lima tahun. Dokumen politik ini yang mewujudkan

dpr.go.id 522

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 522 11/22/19 6:06 AM