Page 524 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

damai, etis, adil, dewasa, dan berkead aban,”katanya. 405
Menurut Kepala Negara, perbedaan pendapat adalah absah
dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, namun hendaknya hal
itu tidak terjerumus menjadi permusuhan atau perpecahan. Perbedaan
pendapat justru menjadi kekuatan untuk mencapai kesepakatan
bersama yang lebih bermutu bagi kepentingan bersama, tegas Presiden
Soeharto. “Tetapi satu hal yang harus kita pegang teguh, penyeiesaian
perbedaan pendapat untuk mencapai kesepakatan itu haruslah
demokratis dan konstitusional,”katanya. 406
Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Forum Demokrasi
Abdurrahman Wahid dan mantan Mendagri Rudini, aktivitas unjuk
rasa mungkin saja efektif dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang
kebetulan berbeda dengan kebijakan pemerintah. Akan tetapi, demikian
mereka mengingatkan, aktivitas unjuk rasa bila diteruskan menjadi
kebiasaan akan menjadi preseden buruk yang menyumbat berjalannya
sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia.
K.H. Abdurrahman Wahid dan Rudini menyuarakan harapan
mereka agar unjuk rasa SDSB tidak berlanjut menjadi unjuk rasa isu-
isu kemasyarakatan lainnya. Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil
Gus Dur mengatakan, aktivitas unjuk rasa itu bisa terjadi karena pada
saat ini sedang terjadi perpencaran kekuasaan. “Sebelum ini, kekuasaan
memusat di lembaga eksekutif saja, namun akhir-akhir ini kekuasaan
memencar ke lembaga DPR dan juga rakyat banyak,” katanya. 407
K.H. Abdurrahman Sekalipun perpencaran kekuasaan itu positif dalam pandangannya
Wahid dan Rudini dan memungkinkan rakyat menyampaikan aspirasi yang berbeda

menyuarakan kepada pemerintah, Gus Dur menyatakan ketidaksetujuannya bila
“budaya” unjuk rasa tersebut diteruskan. Menurut Rudini, demi
harapan mereka menghindari munculnya “mekanisme”unjuk rasa di kemudian hari,

agar unjuk rasa dianjurkan agar dilakukan pengkajian atas usaha peningkatan peran
SDSB tidak berlanjut lembaga DPR.

menjadi unjuk rasa Berbeda dengan Rudini, akademisi Prof . Dr. Nazaruddin
Sjamsuddin berpendapat, kritik terhadap lembaga perwakilan rakyat
isu-isu tidak dapat dibenarkan karena sistem ketatanegaraan Indonesia

kemasyarakatan belum memungkinkan DPR melakukan desakan langsung terhadap
lainnya. pemerintah. “DPR tidak dapat disalahkan dalam kasus SDSB ini,”katanya
menegaskan.
Berkaitan dengan usaha-usaha penyelesaian beda pendapat

405 Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita, Buku XV (1993), Jakarta: Antara
Pustaka Utama, 2008, hal 688-691.
406 Ibid
407 Ibid

dpr.go.id 524

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 524 11/22/19 6:06 AM