Page 528 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Berkaitan dengan Fungsi Legislasi ini, telah diinventarisir oleh
Komisi-komisi Dewan mengenai kebutuhan perundang-undangan
yang perlu dilahirkan oleh Republik Indonesia, baik undang-undang
yang baru maupun perubahan terhadap undang-undang lama yang
sudah tidak sesuai lagi. Inventarisasi yang dilakukan Komisi-komisi
Dewan terhadap perundang-undangan yang perlu dihasilkan dalam
Repelita IV l.k. 70 – 75 buah. Namun demikian target tersebut tidak
dapat terpenuhi.
Sebagai gambaran untuk DPR Periode 1992 – 1997 baru dapat
dihasilkan undang-undang sebanyak 70 buah, yaitu: 411
a. Tahun 1993 = 7 buah
b. Tahun 1994 = 13 buah
c. Tahun 1995 = 17 buah
d. Tahun 1996 = 3 buah
e. Tahun 1997 = 30 buah
Berkaitan dengan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) ini
di dalam Seminar Akbar yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) pada tanggal 18 s/d 21 Juli 1995 di Jakarta, Pimpinan
Dewan menghimbau Pemerintah agar dibentuk semacam “forum”
antara Dewan dan Pemerintah untuk membahas skala prioritas dari
RUU yang perlu segera diperiapkan. Keinginan terbentuknya forum ini
muncul di dalam rapat konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan
Fraksi-fraksi.
Sampai dengan awal tahun 1996, forum yang dimaksud oleh
Pimpinan Dewan belum terbentuk, walaupun gagasan Pimpinan Dewan
ini sebetulnya dianggap secara positif oleh Menteri Kehakiman. Namun
demikian, sebagai tindak lanjutnya telah terjalin komunikasi yang
sangat positif antara kepala BPHN dan unsur Sekretariat Jenderal DPR
(diwakili Asses I Bidang Perundang-undangan) di dalam menangani

Keinginan PROLEGNAS, dan Sekretariat Jenderal DPR dengan Sekretariat Kabinet,
terbentuknya forum dalam upaya bersama untuk membahas prioritas-prioritas RUU yang
perlu segera dibahas.
412
ini muncul di dalam Hubungan komunikasi antar 3 lembaga ini (BPHN, Asses I Bidang
rapat konsultasi Perundang-undangan, dan Wasekkab) sempat membuahkan hasil
positif dalam kerangka perencanaan perundang-undangan yang perlu
Pimpinan Dewan
dibahas oleh Dewan, dikaitkan dengan amsa tugas (periodisasi DPR).
413
dengan Pimpinan
Fraksi-fraksi.
411 Sekertariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Op.Cit., Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Periode 1992-1997.
412 Ibid.
413 Ibid.

dpr.go.id 528

Buku 4 Bab VII CETAK.indd 528 11/22/19 6:06 AM