Page 530 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 530
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Nota Keuangan dan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tahun 1992/1993 yang dibicarakan juru bicara F-PDI, Soewardi
Wirjaatmadja, meminta agar diktum pasal 2 ayat (6) dan (7) RUU APBN
1992/1993 yang menetapkan hal tersebut perlu mendapat perhatian. 414
Sehubungan dengan itu, F-PDI mengharapkan agar dimulai dari
penyusunan RAPBN 1993/1994 pemerintah telah dapat menyajikannya
dalam bentuk dan susunan perincian kegiatan dan proyek, terkait
langsung kepada departemen dan lembaga yang melaksanakannya.
Tuntutan penyajian RAPBN atau undang-undang APBN seperti itu,
semakin dirasakan keperluannya demi mengaktualisasikan Pasal 23
UUD 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai
dengan komitmen Orde Baru.
415
Sementara itu, F-ABRI menilai, pembahasan RUU APBN di DPR
sangat penting artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena
penetapan dan belanja merupakan hak rakyat untuk menentukan
nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban
kepada rakyat, haruslah ditetapkan dengan UU persetujuan DPR. Fraksi
Persatuan Pembangunan lewat juru bicaranya HM Yanis Zahiruddin
F-PDI mengatakan bahwa secara prosedural pemerintah telah memenuhi
mengharapkan penyusunan dan pengajuan RAPBN tahun anggaran 1992/1993 sesuai
agar dimulai dari dengan peraturan tata tertib DPR yang berlaku saat itu. Namun untuk
lebih meningkatkan terpenuhinya makna dan jiwa Pasal 23 UUD 1945
penyusunan dalam rangka memperkuat fungsi Dewan dalam pembahasan APBN,
RAPBN 1993/1994 maka dirasa perlu perbaikan dan penyempurnaan Peraturan Tata
pemerintah telah Tertib DPR-RI di masa-masa yang akan mendatang. 416
Sedangkan Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) melalui juru
dapat menyajikannya bicaranya, yakni Mubha Kahar Muang berpendapat, langkah dan
dalam bentuk dan kebijaksanaan yang ditempuh dalam menyusun RAPBN tahun anggaran
susunan perincian 1992/1993, nampak bertumpu pada Trilogi Pembangunan yang
kegiatan dan proyek dititikberatkan pada 8 jalur pemerataan. Kebijaksanaan itu sendiri,
menurut F-KP, harus semakin menciptakan iklim usaha yang sesuai
dengan amanat pasal 33 UUD 1945, yakni perekonomian yang disusun
atas dasar demokrasi ekonomi. 417
Mewakili pemerintah menanggapi pendapat keempat fraksi yang
dalam kesimpulan akhirnya menyetujui RUU APBN tahun anggatan
1992/1993 untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya Menteri Keuangan
414 Kompas, Jumat 28 Februari 1992.
415 Ibid.
416 Ibid.
417 Ibid.
dpr.go.id 530
Buku 4 Bab VII CETAK.indd 530 11/22/19 6:06 AM
