Page 374 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

impor bahan baku penolong, biaya sistem verivikasi legalitas
kayu (SVLK) yang tinggi serta rencana impor katu bulat (log).
Berbagai masalah ini telah menimbulkan biaya tinggi dan
ketidakpastian usaha bagi industri mebel dan kerajinan.
API Jatim melalui Ketuanya Sherina Kawilarang
mengharapkan pemerintah melakukan relaksasi tarif listrik
PLN atau diskon tarif listrik untuk industri agar cashflow bisa
terbantu dan bisa bertahan. Jika tidak, pelaku industri TPT
akan semakin terpukul di era pandemic Covid-19 ini dan akan
kian banyak karyawan terpaksa di-PHK.
Sementara itu Ketua Aprisindo Jatim Winyoto Gunawan
mengharapkan agar pemerintah menghapuskan kembali
ketentuan karantina pada impor bahan baku kulit. Sebelumnya
aturan karantina ini sudah dihapus, namun entah kenapa
kembali diberlakukan melalui Peraturan Menteri Pertanian
No. 136/kpts/hk/150/m/02/2020 pada Februari lalu. Aturan ini
disamping birokratis, juga sangat memberatkan, mengganggu
kelancaran produksi serta menambah biaya.
Aprisindo juga berharap, dalam pelaksanaan program
restrukturisasi pembelian mesin yang dianggarkan
Kemenperind pada 2021 mendatang, anggotanya bisa
prioritas.
Keluhan juga datang dari Himpunan Nelayan dan
Pengusaha Perikanan (HNPP) antara lain banyak pungutan
seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan atas objek hasil tangkap
ikan, perkiraan per kapal sekitar Rp 100.000.000. Ini harus
dibayarkan sebelum kapal mendapat surat ijin penangkapan
ikan (SIPI) dan diperpanjang per tahun.
Anggota HNPP juga diawajibkan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB LAUT), dimana setiap kapal yang beroperasi
di kawasan laut tertentu dikenakan pajak atas nilai ikan yang
ditangkap (NJOP) yang nilainya bisa mencapai Rp10.000.000-

353