Page 81 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 81

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

                    ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu,  pengembangan
                    Koperasi dan UMKM menjadi  salah satu fokusnya dalam
                    menjalankan fungsi pengawasan.. Hal ini juga tidak terlepas
                    dari fakta bahwa sebagian besar Pendapatan Domestik Bruto
                    (PDB) Indonesia berasal dari pelaku UMKM/IKM, dan begitu
                    juga dalam menyerap tenaga kerja.
                       Menurut data Badan  Pusat Statistik (BPS), jumlah
                    masyarakat  yang  terjun  ke  sektor UMKM  meningkat  pesat
                    sehingga mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
                    Pada  2010 jumlah  pelaku  usaha  kelompok  ini  tercatat 52,8
                    juta unit, naik menjadi 59,3 juta pada tahun 2015, baik yang
                    tercatat sebagai badan usaha formal maupun informal. Angka
                    ini naik lagi menjadi 64,2 juta unit pada 2018
                       Sektor UMKM juga berperan penting dalam pembentukan
                    PDB karena kontribusinya mencapai 61,07 persen. Sumbangan
                    terhadap investasi juga tinggi mencapai sekitar 60,42 persen,
                    sedangkan kontribusi terhadap ekspor sekitar 14,37 persen.
                       Dalam  kaitan  fungsi  pengawasan, Rachmat  Gobel  telah
                    banyak mengunjungi pusat Usaha Mikro Kecil/Industri Kecil
                    Menengah (UMK/IKM) di  berbagai  daerah,  seperti sentra
                    ukiran di Jepara, Jawa Tengah, sentra batik Yogyakarta dan
                    sentra industri kecil Tanggulangin, Sidoardjo, Jawa Timur.
                       Kunjungan ke pusat-pusat  UMK/IKM, antara lain untuk
                    memetakan kondisi UMK/IKM yang bisa menjadi  rujukan
                    rekomendasi    kepada    pemerintah    dalam    mengambil
                    kebijakan. Rekomendasi ini diharapkan bisa menjadi dasar
                    bagi  pemerintah dalam  membuat Peraturan Presiden
                    maupun Surat Keputusan Menteri yang akan menjadi aturan
                    pelaksana UU Cipta Kerja.
                       “Pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha atau investasi
                    jangan hanya untuk usaha makro atau yang besar-besar saja,
                    tapi  juga  harus  memperhatikan  investasi  usaha  mikro.  Ini



                                                                            59
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86