Page 29 - MAJALAH 164

ANGGARAN

ibel dan perkembangan sektor perekonomian, Ramson.
Politisi dapil Jateng X ini
perdagangan dan sektor lainnya.
F-PG merasa perlu agar pemerintah
QIRKYRKOET GETEMER TIVXYQFYLER
memberikan prioritas kepada sektor ekonomi selama Jokowi memerintah.
kyat industri sesuai dengan peta making Pada tahun 2015 sebesar 4,8 persen,
tahun 2016 sebesar 5,0 persen, dan
Indonesian 4.0.
Selain itu, Fraksi Gerindra menilai
mimpi pemerintahan Joko Widodo- tahun 2017 setelah tiga tahun hanya
sebesar 5,1 persen, serta ŇƣƒĮŇŇī tahun
/YWYJ 0EPPE ]ERK MRKMR QIRGETEM ERKOE 2018 sebesar 5,2 persen. Fakta angka
pertumbuhan ekonomi 7 persen, tersebut belum menyentuh angka 6
ternyata masih jauh dari harapan. Hingga persen apalagi 7 persen. F-Gerindra
yang dilakukan Amerika serikat
memberikan dampak kepada mata uang mendekati akhir pemerintahannya, DPR RI mempertanyakan janji target
HM FIVFEKEM OE[EWER XEO XIVOIGYEPM HM angka pertumbuhan ekonomi masih pemerintah tersebut.
Indonesia,” papar Fakhry. berada di kisaran 5 persen. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat
Trend pelemahan ini tidak boleh 2IPEPYM NYVY FMGEVER]E 7EQWSR yang diwakili oleh Muhammad Afzal
dianggap sepele. Menurut politisi dapil Siagian dalam pemandangan umum Mahfuz mengharapkan pergerakan
&GIL MRM TIQIVMRXEL LEVYW QIR]MOETM fraksinya terhadap RAPBN 2019 beserta harga minyak dunia perlu diantisipasi,
HIRKER WIVMYW 2IRGEVM WSPYWM HIRKER Nota Keuangannya menegaskan, karena akan berdampak pada kebijakan
WIOWEQE HER QIRGEVM PERKOEL pertumbuhan ekonomi yang tinggi IRIVKM HEPEQ RIKIVM HER ǻWOEP
TIVFEMOER ]ERK IJIOXMJ HER IǻWMIR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Kasus Venezuela yang mengalami
kelangkaan mata uang asing, namun
ketidakmampuan negara itu dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat dari
produksi dalam negeri, mengakibatkan
negara kaya minyak yang ambruk dalam
perekonomian perlu menjadi perhatian
kita bersama.
Fraksi Demokrat menekankan agar
berbagai kendala tingkat domestik
LEVYW WIKIVE HMGEVM WSPYWM FEMO NERKOE
pendek maupun jangka panjangnya.
“Pengalaman krisis moneter tahun 1998
harus menjadi pelajaran pemerintah,
termasuk kejadian di Venezuela,” tandas
Afzal.
Dikemukakan Afzal, kemandirian
ekonomi yang rendah, tidak bisa
Foto : Andri/Iw memproduksi barang, jumlah produksi
terbatas ditambah sanksi dan salah urus

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin Rapat Paripurna WITIVXM QIRGIXEO QEXE YERK LMRKKE
FIVMQFEW XIVNEHM MRǼEWM XMRKKM VMFYER
persen di Venezuela telah melebihi krisis
moneter Indonesia pada tahun 1998.
“Target perekonomian Indonesia kemakmuran rakyat, bahkan bisa Menurut Fraksi Demokrat,
yang sudah mendekati lampu kuning menumbuhkan semangat rakyat. tantangan pembangunan ke depan
HIRKER HIǻWMX XVERWEOWM FIVNEPER WIFIWEV Pada 2014 saat kampanye Pilpres, EHEPEL QIQTIVGITEX TIRYVYRER
8 miliar dolar AS atau 3 persen terhadap Jokowi sempat menargetkan angka angka kemiskinan, kesenjangan
Produk Domestik Bruto (PDB),” tambah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengangguran. Karena itu
Fakhry. QIRGETEM TIVWIR 3]EXER]E MXY harus diupayakan peningkatan dan
Anggota Komisi IV DPR RI ini tetaplah sebagai mimpi. pemerataan akses hidup layak, lapangan
menyampaikan bahwa Indonesia saat ini “Namun harapan rakyat agar kerja, permodalan dan kepemilikan aset
tengah mengalami masa transisi menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen melalui program bantuan, perlindungan
negara berbasis industri dan jasa. Hal tersebut untuk meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat.
ini terlihat dari sektor tersier jasa-jasa kemakmuran rakyat sampai tahun Sementara itu Fraksi PAN
yang menyumbang 43,6 persen bagi ke-5 atau tahun terakhir program QIRKETVIWMEWM VIRGERE TIQIVMRXEL
PDB nasional. Sementara sektor industri pembangunan kiabinet kerja atau tahun yang akan menaikkan gaji pokok bagi
berkontribusi 20,3 persen terhadap PDB. terakhir pemerintahan Jokowi-JK, juga PNS dan pensiunan sebesar 5 persen
Perkembangan sektor industri masih jauh dari janji pertumbuhan pada RAPBN 2019. Langkah pemerintah
ini diharapkan mampu mendorong ekonomi 7 persen tersebut,” ujar MXY QIVYTEOER YTE]E ]ERK GYOYT FEMO

164 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 29