Page 24 - MAJALAH 164

LEGISLASI

RUU Pertanahan

Perbaiki Sistem

Pertanahan Nasional

Tanah adalah rahasia Tuhan, dan dikuasai oleh Negara. Tanah bukan hanya sebagai
sumber media tanam, bukan juga sebagai tempat mendirikan bangunan, tetapi tanah
juga mengandung unsur-unsur lain seperti sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan
m berbagai aspek.
dalam berbagai aspek.

Ź
butan
anah sudah menjadi dengan sebutan ŹÏĚĞŤåĮ±ďŇƐ ŇƣĻƒŹDžũ ũ
±ďŇƐ ŇƣĻƒŹDž
ÏĚĞŤåĮ
y
e
kebutuhan dasar Sebagai negara yang basisnya dua
a dua
y
ang basisn
a
gar
manusia yang bernilai per tiga adalah laut, daratannya terasa
er
asa
y
a t
atann
d
alah laut, dar
T ekonomi, sosial, budaya, WERKEX OIGMP FMPE HMFERHMRKOER HIRKER
GMP FMPE HMFERHMRKOER HIRKER
religius, serta ekologis, dan harus NYQPEL TIRHYHYO ]ERK QIRGETEM
RHYHYO ]ERK QIRGETEM
engan luas lahannya 1,9
digunakan sebesar-besarnya untuk juta jiwa, dengan luas lahannya 1,9
tau sekitar
190 juta
kesejahteraan rakyat. Dengan juta km2 atau sekitar 190 juta
tanah yang terbatas ini, tentu harus hektar.
disediakan untuk generasi yang akan Sesuai
datang serta harus menyediakan dengan
sal
ruang tersendiri bagi sektor lain amanat pasal
g-
WIGEVE XITEX HER HMEXYV HEPEQ 33 Undang-
7ERGERKER 9RHERK 9RHERK 799 Undang
Pertanahan. Dasar
Dinamika perkembangan 1945,
peradaban telah mengubah kondisi bahwa
sosiologis masyarakat. Sehingga RUU bumi
Pertanahan ini juga harus bisa relevan air dan
dengan kemutakhiran sistem sosial kekayaan
WEEX MRM YRXYO QIRKEXYV WIGEVE VMRGM alam yang
tentang Pertanahan. RUU Pertanahan terkandung g
diharapkan menjadi UU pengaturan didalamnya a
dari Undang-Undang Nomor 5 tahun dikuasai oleh
leh
1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar negara dan dimanfaatkan sebesar-
n dimanfaatkan sebesar-
untuk kemakmuran
Pokok Agraria (UU PA). besarnya untuk kemakmuran
as itulah Komisi II DPR
“RUU ini terlalu lama berhenti. rakyat. “Atas itulah Komisi II DPR
Karena sudah masuk dalam Prolegnas RI, melihat bahwa UU PA tersebut,
bahwa UU PA tersebut,
RKEXYV WIGEVE VMRGM HER
tahun 2015 dan pada tahun 2016 FIPYQ QIRKEXYV WIGEVE VMRGM HER
ngatur pokoknya saja
QYRGYP .RXVYOWM 5VIWMHIR .RTVIW EKEV hanya mengatur pokoknya saja
ngan sistem Pertanahan
RUU ini dibahas bersama dengan terkait dengan sistem Pertanahan
terang legislator Fraksi
DPR. Ini adalah RUU yang diinisiasi Nasional,” terang legislator Fraksi
oleh DPR, dan tentu saya melihat Partai Demokrat DPR RI itu.
mokrat DPR RI itu.
an besar, pasal-pasal
WIGEVE WYFWXERWM FEL[E YRHERK Sebagian besar, pasal-pasal
PA belum mengatur
undang ini sangat penting, karena dalam UU PA belum mengatur
disharmonisasi dengan
mengatur sistem pertanahan,” terang terhadap disharmonisasi dengan
Ketua Panja RUU Pertanahan Komisi perundang-undangan sumber
g-undangan sumber
II DPR RI Herman Khaeron kepada daya alam lain. Belum mengatur
lain. Belum mengatur
Parlementaria, baru-baru ini. terhadap hubungan antar sektor
hubungan antar sektor
Selain dikenal dengan Negara dengan undang-undang lainnya.
ndang-undang lainnya.
prinsip dari RUU
Agraris, Indonesia juga dikenal juga Sehingga prinsip dari RUU
24 PARLEMENTARIA 164 XLVIII 2018