Page 20 - MAJALAH 164
P. 20
PENGAWASAN
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus menyempurnakan politik Haji dengan lahirnya
Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji
(BPKH), sebagai penyempurnaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji. Masalah Haji hanya ada dua, yakni soal teknis penyelenggaraan dan soal
politik-diplomasi kenegaraan.
ersoalan teknis menyangkut dimaksudkan agar aturan teknis QEREWMO WIGEVE PIFML FIVQEORE
rukun Islam yang kelima itu penyelenggaraan Haji dan Umrah membangun Kampung Indonesia di
sangat bergantung diplomasi semakin tinggi standarnya. 8EREL YGM HER XIVPMFEX HEPEQ MRZIWXEWM
PIndonesia terhadap Arab “Apalagi kini ada badan khusus yang -ENM HM 8EREL YGM ƹ OEXE ;EOMP 0IXYE
Saudi. Dengan adanya BPKH yang menangani penyelenggaraan ibadah DPR RI Fahri Hamzah menanggapi
dipisahkan dengan regulator Haji, Haji agar semakin profesional. BPKH pelaksanaan Ibadah Haji 2018.
maka penyelenggaraan termasuk sebagai pelaksana penyelenggaraan Fahri yang juga menjabat Ketua
TIPE]ERER OITEHE GEPSR NIQEEL -ENM ibadah Haji juga diharapkan dapat Timwas Pelaksanaan Haji DPR ini
makin meningkat. Sementara itu, UU QIVERGERK FER]EO LEP WITIVXM mengemukakan, pelaksanaan ibadah
Haji dan Umrah juga sedang diperbaiki, QIQTIVGITEX ERXVIER QIR]METOER -ENM XELYR - 2 MRM WIGEVE
20 PARLEMENTARIA 164 XLVIII 2018
