Page 25 - MAJALAH 164

LEGISLASI

Pertanahan ini adalah bagaimana per tiga merupakan lautan dan terkait dengan bidang Pertanahan,
mengatur interkorelasi antara sumber perairan, sehingga tanah yang milik khusus terkait dengan hak adat dan
HE]E EPEQ HIRKER QIRKEGY TEHE 99 negara yang sedikit ini tentu harus ulayat,” tandas Herman.
PA. dimanfaatkan sebaik-baiknya. Keempat, meliputi pengaturan
Ƹ0MXE NYKE QIRKEGY OITEHE “Tidak boleh ada korporasi mengenai hak pengelolaan lahan
ketetapan MPR, Nomor 9 MPR maupun individu menguasai lahan pertanian atau konversi lahan.
tahun 2001 tentang Pembaharuan melampaui batas proporsionalnya. Menurut Herman, ada Undang-
Agraria dan Pengelolaan Sumber Jadi sekali lagi saya tekankan, harus undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Daya Alam yang memerintahkan ada batasan terhadap perluasan Lahan Pangan Berkelanjutan. Harus
untuk melakukan pengkajian ulang dimiliki oleh perusahaan, swasta disadari bahwa Indonesia sebagai
terhadap berbagai peraturan maupun BUMN, dan sindikasinya negara agraris dan beriklim tropis,
perundang-undangan terkait dengan atau anak-anak perusahaan atau pula setiap saat kita bisa memproduksi
agraria,” terang Wakil Ketua Komisi II perusahaan terkait lainnya,” terang pangan dan pada sisi lain masyarakat
DPR RI itu. mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR tidak bisa menghentikan kebutuhan
Saat ini RUU Pertanahan sudah RI. terhadap pangan.
masuk dalam tahap pembahasan Ketiga terkait hak kepemilikan “Negara harus mengatur
antara Komisi II DPR RI dengan tanah ulayat dan tanah adat lainnya. tanah dan lahan nya, untuk bisa
pemerintah. RUU ini kelaknya Tanah ulayat dan tanah adat sudah QIQFIVMOER VYERK ]ERK GYOYT
diharapkan menjembatani dan menjadi keputusan Mahkamah bagi sistem pertanian kita. Untuk
meminimalisasi ketidaksinkronan Konstitusi (MK). Sehingga dalam memproduksi pangan agar dalam
undang-undang sektoral terkait jangka waktu ke depan, sesuai
dengan bidang pertanahan. Upaya dengan Undang-undang Nomor
penyempurnaan UU PA ini dengan 18 tahun 2012, kita dapat menuju
melengkapi dan menjabarkan kedaulatan, kemandirian, pertanahan,
pengaturan di bidang Pertanahan dan dan keamanan pangan,” kata Herman.
menegaskan penafsiran yang tidak Negara harus mengatur Kelima, Pemerintah mengusulkan
sesuai dengan falsafah dan prinsip tanah dan lahan nya, untuk membentuk X±ĻÚƐ ±Ļī, atau
UU PA. Bank Tanah. Tanah negara bebas
“Falsafah UU PA tetap untuk bisa memberikan yang bisa dikonversi terhadap
dipertahankan, sedangkan ruang yang cukup bagi kegiatan kegiatan lainnya, harus ada
prinsip-prinsipnya diperkuat dan institusi atau Badan layanan Umum
dikembangkan sesuai dengan prinsip sistem pertanian kita. (BLU) yang mengatur, sehingga
pembaharuan agraria. Jadi reforma Untuk memproduksi timbullah pemikiran dari pemerintah
agraria yang ini menjadi amanah untuk membentuk X±ĻÚƐ ±ĻīĞĻďũ
tetap dijalankan,” imbuh legislator pangan agar dalam “Kita terus meminta pandangan
daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat jangka waktu ke depan, dan pendapat, karena kalau
itu. pengaturan bahwa RUU ini sudah
sesuai dengan Undang- mengatur beserta dengan institusinya,
Enam Persoalan Dalam undang Nomor 18 ada Kementerian Agraria Tata Ruang/
Sistem Pertanahan tahun 2012, kita dapat Badan Pertanahan Nasional (ATR/
Herman menyebutkan setidaknya BPN), Ļﱍ±ĞĻ lagi harus ada BLU
ada enam yang menjadi persoalan menuju kedaulatan, seperti X±ĻÚƐ ±Ļī, ini kan bisa jadi
dalam sistem Pertahanan Nasional. kemandirian, pekerjaan kementerian dan lembaga
Pertama, substansi krusial terkait terkait,” sanggah Herman.
penerbitan sertifikat tanah yang pertanahan, dan Keenam, urgensi pembentukan
tidak dapat diganggu gugat selama keamanan pangan pengadilan pertanahan, apakah
kurun waktu tertentu. Komisi II EOER QIRNEHM TIRKEHMPER EHLSG
menginginkan kepemilikan sertifikat pengadilan permanen ataukah
ini bisa menjadi landasan hukum menjadi peradilan yang nanti dibatasi
terhadap kepemilikan akan tanah skalanya.
masyarakat atau siapapun yang “Kami sedang mempelajari,
memiliki sertifikat. sebetulnya ada dua hal yang krusial
Kedua batasan luasan lahan yang pengaturan hak ulayat dan hak adat, yang kemarin menjadi perdebatan.
dapat dikuasai baik oleh perusahaan juga harus dimasukkan dalam sistem Yaitu urgensi dengan hadirnya Į±ĻÚƐ
maupun Badan Usaha Milik Negara Pertanahan Nasional. ƱĻī, maupun dengan pembentukan
(BUMN). Dasar filosofisnya adalah Ƹ3ERXM OMXE EOER GEVMOER LEP ]ERK peradilan di bidang pertanahan
sebagai ŹÏĚĞŤåĮ±ďŇƐ ŇƣĻƒŹDžØ tepat, tentu kami akan melakukan ditakutkan kelaknya terjadi konflik
yang mana satu per tiga adalah banyak ŤƣÆĮĞÏƐĚå±ŹĞĻď, baik dengan ĞĻƒåŹåžƒ dengan peradilan umum,”
daratan, tanah atau lahan, dua para praktisi, para ahli, akademisi yang pungkas Herman. ES/SF

164 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25