Page 19 - MAJALAH 216
P. 19
KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI I
Kodiklatad Martapura Sumatera manfaat positif baik dalam konteks sebut politisi Fraksi PKS ini saat
Selatan latihan bersama tahunan kemitraan kita dengan Amerika Rapat Paripurna di Kompleks
antara Tentara Nasional Indonesia Serikat maupun peningkatan Parlemen, Jakarta, September
(TNI) dan Komando Indo-Pasifik kapasitas prajurit kita, termasuk lalu.
AS (INDOPACOM). Anggota Komisi upaya bersama mendorong
I DPR RI Christina Aryani menilai, kerjasama regional di kawasan Dukung Transformasi
latihan ini sebagai hal yang Indo Pasifik. Maka tentu saja kami Digital
positif, karena selain memperkuat berharap kesempatan baik ini
kemitraan strategis Indonesia-AS dimanfaatkan semaksimal mungkin,” Anggota Komisi I DPR RI Rizki
juga mendorong kerja sama regional kata Christina Aryani, Agustus lalu. Natakusumah meminta komitmen
untuk mendukung kawasan Indo- pemerintah, khususnya Presiden
Pasifik yang bebas dan terbuka. RUU PDP Resmi Joko Widodo dan Kementerian
Disahkan Komunikasi dan Informatika
(Kominfo), terkait seluruh desa
Rancangan Undang-Undang mendapatkan sinyal 4G. Sebab,
(RUU) Pelindungan Data Pribadi menurutnya, hal itu sudah menjadi
(PDP) telah resmi disahkan menjadi hak primer masyarakat untuk
Undang-Undang (UU) dalam Rapat mendapatkan kualitas jaringan
Paripurna DPR RI Masa Persidangan yang baik dalam hal komunikasi
I Tahun Sidang 2022-2023. Wakil dan informasi dalam mendukung
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis transformasi digital.
Almasyhari mengatakan, UU ini “Dengan tren anggaran
diharapkan mampu menjadi awal seperti ini kira-kira akan tercapai
yang baik dalam menyelesaikan kapan desa seluruhnya bisa 4G?
permasalahan kebocoran data
pribadi di Indonesia.
“Setelah pembahasan yang
secara dinamis dari sebelumnya
draf RUU yang disampaikan
pemerintah terdiri dari 15 bab dan
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. FOTO: 72 pasal menjadi 16 bab dan 76
RUNI/NR
pasal. Komisi I DPR dalam proses
“Kita memberi apresiasi pembahasan RUU tentang PDP
digelarnya latihan gabungan militer proaktif dan responsif dengan
ini yang pasti akan membawa melibatkan partisipasi masyarakat
dan pemangku kepentingan terkait,”
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah. FOTO:
RUNI/NR
Karena ini sudah jadi hak primer
masyarakat kita. Seakan-akan
pemerintah tidak menganggap
ini sebagai suatu yang urgen dan
tidak sesuai sebenarnya dengan
apa yang disampaikan Presiden
Jokowi beberapa waktu lalu,” ujar
Rizki saat mengikuti Rapat Kerja
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Paripurna. FOTO: JAKA/NR
TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 19
