Page 23 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI II

Tata Ruang Kalteng
Dalam pertemuan dengan
asisten daerah II dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah (Kalteng),
Juli lalu, terungkap berbagai
permasalahan yang muncul
terkait tata ruang wilayah Kalteng.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR
Syamsurizal, salah satu persoalan
hutan di Kaltemg begitu luas.
Namun tidak ada koordinasi yang
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. FOTO: GERALDI/NR
baik antara Kementerian ATR dan
Guspardi Gaus menegaskan Komisi Kementerian Kehutan.
II akan segera membentuk Panitia Alhasil, terjadi persoalan
Khusus (Pansus) tenaga honorer yang antara masyarakat yang sejatinya
anggotanya terdiri dari lintas komisi telah menghuni daerah tersebut
di DPR RI. Supaya permasalahan sejak zaman nenek moyangnya,
tenaga honorer dapat dibahas secara berpuluh tahun silam. Sementara
komprehensif, November silam. Kementerian Kehutanan mengklaim
wilayah tersebut masuk dalam
Penerima Fiktif wilayah hutan yang pemanfaatannya
Sertifikat harus mendapat izin Kementerian
Kehutanan.
Juni lalu, Komisi II mengendus ada Pasalnya, pengelolaan tata
penerima fiktif sertifikat dari program ruang merupakan implementasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Undang-Undang No.26/2007
Lengkap (PTSL) di Sumatera Utara. tentang Penataan Ruang, disebutkan
Sementara masyarakat yang betul- bahwa tujuan penyelenggaraan
betul mendaftar untuk 12 ribu PTSL itu penataan ruang untuk mewujudkan
hingga kini belum pernah menerima Anggota Komisi II DPR RI Riyanta. FOTO: GERALDI/NR ruang wilayah nasional yang
sertifikat. aman, nyaman, produktif, dan
Bahkan, mereka sudah bolak lembaga untuk melakukan penilaian berkelanjutan berlandaskan
balik ke Kantor BPN (Sumut), tapi dan penyelesaian kasus tanah. wawasan nusantara dan ketahanan
tidak mendapatkan jawaban yang nasional. layu/mh
jelas mengenai itu. Sampai sekarang,
masyarakat masih menuntut sertifikat
mereka. Oleh karena itu ia meminta
Kementerian Agraria Tata Ruang
(ATR)/BPN mencermati kasus
tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI
Riyanta mengatakan, saat ini
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) sudah
mengeluarkan surat tugas untuk
melakukan audit implementasi atas
12 ribu sertifikat PTSL ini, termasuk di
beberapa kantor pertanahan. Politisi
PDI Perjuangan ini menegaskan
bahwa penanganan kejahatan mafia
pertanahan dibutuhkan peningkatan
sinergi antarkementerian dan Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal. FOTO: GERALDI/NR

TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 23