Page 26 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI III

rapat kerja dengan Kapolri Jenderal
Pol. Listyo Sigit Prabowo, Agustus
lalu. Polri didesak meningkatkan
kembali kepercayaan masyarakat
pasca kasus yang menjerat mantan
Kadiv Propam Irjen FS.

Restorative Justice dan
Rehabilitasi

Peningkatan restorative justice
ditekankan untuk pengguna narkoba.
Mengingat, saat ini 70 persen
penghuni Lembaga Pemasyarakatan
(LP) adalah pengguna narkoba.
Sehingga, jika restorative justice
bisa dimaksimalkan sejak di Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Stadion Kanjuruhan Malang. FOTO: CHASBI/NR
kepolisian, maka dapat berdampak
penghematan anggaran yang luar direhabilitasi sedangkan pengedar Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
biasa. Maka, penting bagi Badan dan bandar dihukum seberat- meminta Kejagung bergerak
Narkotika Nasional (BNN) untuk beratnya bahkan dihukum mati. cepat memeriksa pihak yang
semakin memperbanyak tempat bertanggung jawab dalam kasus
rehabilitasi narkoba. Pengusutan Tragedi tersebut.
Demikian disampaikan Kanjuruhan “Mohon dipercepat prosesnya
Habiburokhman saat menghadiri agar kita memiliki kepastian hukum
Rapat Komisi III DPR RI dengan Banyak temuan penting Komisi terkait pihak-pihak yang harus
Kepala BNN, September lalu. III DPR RI saat melakukan kunjungan bertanggung jawab,” kata Sahroni
kerja ke Stadion Kanjuruhan Malang,
antara lain standar operasional yang
dilakukan khususnya penembakan
gas air mata ke tribun, lalu jumlah
kapasitas penonton dan undangan
tiket yang disebar, itu semua jadi
objek pengusutan.
“Komisi III DPR RI menginginkan
agar kasus ini dapat diusut sampai
tuntas dan kalau kita melihat
keinginan pemerintah juga sama
yaitu dengan dibentuknya tim
pencari fakta,” ujar Wakil Ketua
Komisi III DPR RI Adies Kadir, Okrober
lalu. PSSI dan pihak keamanan harus
bertanggung jawab atas tragedi
Kanjuruhan.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Kasus Gagal Ginjal Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
FOTO: JAKA/NR FOTO: JAKA/NR
Anak
Rehabilitasi narkoba diperlukan November lalu. Harus ada tuntutan
untuk mengatasi over capacity LP. Upaya Kejaksaan Agung sebagai bentuk pertanggungjawaban
Penyebab over capacity disebabkan (Kejagung) mengusut kasus Gagal korporasi kepada korban. Tindakan
70 persen penghuni lapas secara Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pelaku sudah membahayakan
nasional adalah pengguna narkoba. pada anak didukung penuh oleh masyarakat. Banyak korban
Berkaca hal itu, pengguna diusulkan Komisi III DPR RI. Wakil Ketua meninggal dunia. lpun/mh

26 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022