Page 29 - MAJALAH 216
P. 29
KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI IV
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
yang menyerang hewan ternak
seperti sapi dan kambing. Komisi
IV terus mendesak Kementerian
Pertanian memberikan penjelasan
mengenai asal muasal wabah ini,
namun tak juga mendapatkan
jawaban.
Dalam menangani PMK,
Komisi IV mendorong pemerintah
meningkatkan pengendalian serta
penguatan biosecurity dan lalu
lintas ternak hewan dan ternak
antardaerah di seluruh Indonesia
dan luar negeri. Tidak hanya itu,
upaya vaksinasi massal terhadap
hewan ternak juga terus didorong.
Bantuan vaksin PMK juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah
dan DPD RI. FOTO: ARIEF/NR
diterima Indonesia dari Australia.
Komisi IV DPR RI menerima Stok Beras Menipis Kemudian anggaran 2023, KKP
kunjungan Duta Besar Australia juga mendapatkan dukungan dari
untuk Indonesia Penny Williams November 2022, Perum Bulog Komisi IV DPR RI dengan menyetujui
PSM membahas mengenai dihadapkan pada permasalahan pagu anggaran Kementerian Kelautan
bantuan yang ingin diberikan menipisnya stok beras karena hanya dan Perikanan sebesar Rp6,76
Australia terhadap Pemerintah mencapai 673.613 ton. Sementara triliun. Anggota Komisi IV DPR RI
Indonesia terkait penanganan pemerintah menetapkan standar Johan Rosihan, November silam,
PMK. Kedatangan Dubes Australia beras nasional Bulog adalah1-1,5 juta menegaskan dukungan anggaran
diterima langsung Ketua Komisi IV ton. Komisi IV pun meminta Perum untuk KKP harus ditingkatkan,
DPR RI Sudin. Australia memberikan Bulog segera memenuhi kebutuhan karena tanpa dukungan anggaran
bantuan senilai 10 juta dolar cadangan beras ini dari dalam negeri. yang memadai, KKP akan kesulitan
berbentuk vaksin dan juga ear tag. Dalam rapat dengan Eselon I mengawasi perairan Indonesia.
Kementerian Pertanian, Kepala Badan
Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, RUU KSDAHE
Dirut PT. RNI, Kementerian Pertanian
menyatakan, sanggup memenuhi Masih di bulan November 2022,
kebutuhan cadangan beras dalam Komisi IV DPR RI menunjukkan
negeri dari produksi dalam negeri komitmennya melindungi hayati
sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Indonesia dengan merumuskan
oleh Perum BULOG dengan harga Rancangan Undang-Undang tentang
komersial dalam waktu enam hari Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
kerja sejak rapat dengar pendapat. dan Ekosistem (RUU KSDAHE). RUU
ini sebagai landasan hukum untuk
Anggaran KKP mencegah degradasi sumber daya
alam hayati di Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI
Perikanan (KKP) mengawali tahun menegaskan kewajiban melindungi
2022 dengan apresiasi dari Komisi kawasan konservasi adalah tanggung
IV lantaran realisasi anggaran jawab bersama, baik pemerintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan pusat, pemerintah daerah, lembaga,
(KKP) tahun 2021 mencapai 98,88 beserta masyarakat umum.
persen. Pencapaian ini masuk dalam Pernyataan tersebut diutarakan Wakil
kategori tertinggi serapan tingkat Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. nasional. Djiwandono. lgal/mh
FOTO: ARIEF/NR
TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 29
