Page 34 - MAJALAH 216
P. 34

KALEI DOSK OP  2 0 2 2
                       KOMISI VI
























































            Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martyn Y Manurung. FOTO: ANDRI/NR

            UU RCEP DAN UU IK-                untuk mendukung program          kebangkrutan. Salah satu caranya
            CEPA                              pembangunan ekonomi dan          adalah dengan menggelontorkan
                                              mendorong percepatan pemulihan   Penyertaan Modal Negara (PMN)
               Pertengahan tahun 2022, Komisi   ekonomi nasional. UU RCEP      kepada maskapai penerbangan milik
            VI telah menyetujui RUU tentang   sendiri diharapkan menciptakan   Indonesia tersebut.
            Pengesahan Regional Comprehensive   kerja sama yang intens dan efektif   Pada April 2022, angka PMN
            Economic Partnership Agreement    untuk memberikan kepastian dan   untuk Garuda disepakati Rp7,5
            (Persetujuan Kemitraan Ekonomi    keseragaman aturan perdagangan.   triliun. Wakil Ketua Komisi VI
            Komprehensif Regional) (RUU RCEP)                                  Martin Y Manurung menjelaskan,
            menjadi undang-undang yang        Penyelamatan Garuda              bantuan PMN tersebut berasal dari
            kemudian disahkan pada Rapat                                       Cadangan Pembiayaan Investasi
            Paripurna DPR RI, Agustus lalu.      Sejak Februari 2022, Komisi VI   APBN 2022, yang akan dicairkan
               Menurut Wakil Ketua Komisi     membentuk Panitia Kerja (Panja)   jika PT Garuda Indonesia mencapai
            VI Aria Bima, perjanjian yang     Penyelamatan Garuda. Secara intensif,   kesepakatan damai dengan
            dilakukan oleh Indonesia dengan   Panja terus digelar merumuskan   kreditur dalam sidang Penundaan
            negara-negara ASEAN dan 5         rekomendasi jitu yang mampu      kewajiban Pembayaran Utang
            mitra ASEAN tersebut ditujukan    menyelamatkan Garuda dari ancaman   (PKPU).



             34     PARLEMENTARIA      EDISI 216      TH. 2022
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39