Page 39 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI VIII

Layanan Haji Harus Tersedia

Awal tahun 2022, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan kembali membolehkan
umat muslim di luar masyarakat lokal untuk melaksanakan ibadah haji tahun 1443
H/2022 M. Usai 2 tahun tidak terselenggara karena pandemi. Indonesia mendapat
kuota 105.000 jemaah.

HAL itu pun
langsung
disambut baik
Komisi VIII
DPR RI. Wakil
Ketua Komisi
VIII DPR RI Ace
Hasan Syadzily
menegaskan,
pelayanan kesehatan haji tahun
2022 menjadi hal utama. Mengingat
penyelenggaraan ibadah haji tahun
ini masih dalam suasana pandemi
Covid-19. Untuk itu, berbagai
fasilitas kesehatan harus tersedia,
terutama layanan rujukan kesehatan,
bagi jemaah haji lansia.

Anggaran Operasional
Haji 2022 Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Santoso. FOTO: RUNI/NR
Untuk menyukseskan H/2022 M. Komisi VIII DPR RI Pembahasan RUU
pelaksanaan Ibadah haji tahun 1443 menyelesaikan pembahasan Penanggulangan
besaran Biaya Perjalanan Ibadah Bencana Dihentikan
Haji (Bipih) tahun 1443 H/2022 M
bersama dengan Kementerian Komisi VIII DPR RI dan
Agama. pemerintah sepakat menghentikan
“Bipih rata-rata dibayar per pembahasan Rancangan
jemaah haji Rp39.886.009,” kata Undang-Undang (RUU) tentang
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Penanggulangan Bencana,
Santoso dalam raker dengan karena pemerintah tidak mau
Menteri Agama Yaqut Cholil menyebutkan nomenklatur Badan
Qoumas beserta jajaran di DPR, Nasional Penanggulangan Bencana
April lalu. Yandri mengatakan (BNPB) dan Badan Penanggulangan
biaya ini ada kenaikan dari Bencana Daerah (BPBD) secara
semula Rp35 juta di tahun 2020. eksplisit dalam RUU itu.
Maka ada kekurangan sekitar Kesepakatan diputuskan dalam
Rp4 juta yang itu dibebankan rapat Komisi VIII DPR bersama
kepada APBN. Jadi, kenaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini, April
ini tidak dibebankan kepada lalu. “RUU ini inisiatif Komisi VIII DPR
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. jemaah. RI. Semangatnya untuk memperkut
FOTO: RUNI/NR

TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 39