Page 37 - MAJALAH 216
P. 37
KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI VII
Abidin berdalih, cadangan emas
yang ada dinilai tidak ekonomis,
walau pihaknya mengaku sudah
mengebor sebanyak 160 lubang
.
Pembangunan Industri
Manufaktur
Ketua Komisi VII DPR RI
Sugeng Suparwoto mendorong
pembangunan kawasan industri
manufaktur yang lebih baik.
Pembangunan kawasan ini tidak
hanya menyerap tenaga kerja,
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. FOTO: BIANCA/NR modal, dan teknologi saja, namun
Indonesia Lyudmila Georgievna pertambangan ilegal di Kabupaten juga mendorong pertumbuhan
Vorobieva. Ia berharap, konflik Mandailing Natal, Sumatera Utara. ekonomi negara.
Rusia-Ukraina segera diakhiri. Tak Akhirnya, kerusakan lingkungan tak Sugeng menyampaikan
hanya sektor energi glibal yang terhindarkan. ini di hadapan Kepala Badan
terdampak, keselamatan warga sipil Wakil Ketua Komisi VII Standardisasi dan Kebijakan Jasa
juga terancam. DPR RI Maman Abdurrahman Industri (BSKJI) Kementerian
menyampaikan ini April lalu saat Perindustrian dan Direktur Jenderal
Pengguna Pertalite Ketahanan, Perwilayahan dan Akses
Meningkat Industri Internasional (Dirjen KPAII),
Mei lalu di DPR.
Penggunaan BBM bersubsidi Sugeng berharap pembangunan
mulai meningkat pada April 2022. kawasan industri di Indonesia
Anggota Komisi VII DPR RI Andi menjadi perhatian semua pihak.
Yuliani Paris menyerukan agar Seiring kesepakatan Paris
Pertamina dan BPH Migas bersinergi Agreement, Komisi VII DPR RI
mengantisipasi fenomena ini. Perlu fokus pada clean and renewable
regulasi yang mengatur kendaraan energy. Pembangunan industri juga
apa saja yang boleh mengonsumsi mempertimbangan berbagai aspek,
BBM bersubsidi itu. sehingga meminimalisir kerusakan
“Seperti yang kita lihat hari lingkungan di sekitar kawasan.
ini di SPBU Pertamina, ternyata
masyarakat yang mampu dan Pengawasan Distribusi
memiliki kendaraan mewah ternyata Solar
masih banyak pakai pertalite.
Padahal, pertalite itu, kan, disubsidi,” Distribusi solar bersubsidi masih
ujar Andi di Makassar, April lalu. sangat rentan diselewengkan untuk
kebutuhan industri. Untuk itu Komisi
Izin PT Sorikmas VII DPR RI mendesak pemerintah
Dicabut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman mengawasinya secara ketat.
Abdurrahman. FOTO: OJI/NR Sebab banyak oknum yang ingin
Lama tak melakukan aktivitas menyelewengkan solar subsidi,
produksi, padahal sudah rapat dengan Kementerian ESDM. karena ada disparitas harga yang
mengantongi izin kontrak karya PT Sorikmas Mining dinilai sudah mencolok antara solar subsidi dan
selama 24 tahun, PT Sorikmas melakukan penelantaran kontrak solar industri.
Mining didesak Komisi VII DPR karya seluas 201.600 hektar Wakil Ketua Komisi VII DPR
RI segera dicabut izinnya. tanpa ada kegiatan produksi. Bambang Haryadi menyampaikan
Kawasan operasional PT Sorikmas Sementara Presiden Direktur PT ini Juni lalu. Katanya, selalu ada
Mining juga berdekatan dengan Sorikmas Mining Boyke Poerbaya potensi penyelewengan solar
TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 37
