Page 38 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI VII

bersubsidi ke sektor industri yang kendaraan dan industri. menyetujui anggaran BRIN sebesar
tidak berhak menerimanya. Ini Ketua Komisi VII DPR Rp6.387.969.063.000. Sementara
sangat merugikan dan membebani RI Sugeng Suparwoto anggaran Bapeten disetujui
APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengemukakan persoalan ini, sebesar Rp124.386.248.000 dan BIG
mengakses solar bersubsidi, karena Juli 2022 lalu, usai bertemu Rp430.312.478.000.
banyak diselewengkan. Neil McCulloch (expert
“Pemerintah harus memikirkan subsidy reform) dari Kedutaan
masyarakat terutama daya beli Besar Inggris. Pertemuan
masyarakat yang menurun. mendiskusikan semangat
Untuk itu, subsidi harus diberikan pemanfaatan energi baru dan
kepada rakyat. Namun, kita tidak energi terbarukan untuk masa
menginginkan subsidi tersebut depan dunia. Dan Indonesia
disalahgunakan untuk mengambil sebagai peratifikasi Perjanjian
keuntungan, karena ada disvaritas Paris, sangat konsisten
harga antara solar subsidi dan solar menurunkan emisi karbon
industri,” tutur Bambang. tersebut.

Pengurangan Emisi Subsidi BBM Tidak
Karbon Tepat Sasaran

Kampanye pengurangan emisi Ketua Komisi VII DPR RI
karbon terus didengungkan, karena Sugeng Suparwoto menyatakan
polusi atas gas ini telah menyelimuti selama ini subsidi Bahan Bakar
langit. Indonesia tekah meratifikasi Minyak (BBM) tidak tepat sasaran
Perjanjian Paris yang berarti dan banyak dinikmati kalangan
harus aktif mengurangi bahkan mampu, sehingga perlu dialihkan. Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti.
FOTO: OJI/NR
menghilangkan emisi karbon ini. Menurutnya, total BBM subsidi
Emisi tersebut berdampak pada yang tak tepat sasaran mencapai
perubahan iklim dunia. Sumbernya sekitar 70-80 persen. RUU EBET Masih
adalah peggunaan energi fosil pada “Maka dari itu harga BBM Terhambat
harus disesuaikan. Karena subsidi
yang selama ini dikeluarkan tidak Anggota Komisi VII DPR RI
tepat sasaran atau untuk orang Dyah Roro Esti, Oktober lalu,
mampu sehingga perlu dialihkan. menyayangkan Surat Presiden
Sebab, kan, tidak adil. Bagaimana terkait Rancangan Undang-undang
dengan mereka yang tidak punya Energi Baru dan Energi Terbarukan
kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi (RUU EBET) yang tidak disertai
dan direlokasi untuk yang tidak penyerahan Daftar Inventaris
punya kendaraan,” kata Sugeng, Masalah (DIM). Padahal, sebelum
Agustus lalu. perhelatan G20 November ini,
RUU tersebut direncanakan
Anggaran Tiga Mitra sudah disahkan. Ini menghambat
pembahasan RUU EBET.
Tiga mitra Komisi VII DPR RI Ditegaskan Roro, DPR punya
akhirnya disetujui anggarannya komitmen kuat mendorong transisi
untuk tahun 2023. Ketiganya penggunaan energi dari fosil ke
adalah Badan Riset dan energi yang lebih ramah lingkungan.
Inovasi Nasional (BRIN), Badan Energi fosil telah menimbulkan
Pengawasan Tenaga Nuklir berbagai masalah lingkungan,
(Bapeten), dan Badan Informasi terutama emisi karbon yang
Geospasial (BIG). dihasilkan. Saat ini, 80 persen dunia
September lalu, Ketua Komisi industri masih memanfaatkan energi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi. VII DPR Sugeng Suparwoto fosil. lmh
FOTO: OJI/NR

38 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022