Page 43 - MAJALAH 216
P. 43

KALEI DOSK OP  2 0 2 2
                                                                                       KOMISI IX





            UU Ciptaker (Undang-Undang Cipta
            Kerja) sampai pada persoalan upah
            minum. Hari ini, ada pula persoalan
            JHT yang hanya bisa ditarik setelah
            56 tahun,” terang Saleh.

            Perseturuan Panjang IDI
            dan Dokter Terawan
               Komisi IX DPR RI mendesak
            perseteruan antara IDI dengan eks
            Menteri Kesehatan Terawan perihal
            rekomendasi atas pemecataan
            perlu diselesaikan dengan cara
            kekeluargaan. Hal itu disampaikan
            Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
            Nihayatul Wafiroh saat membacakan
            salah satu kesimpulan rapat dengar   Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. FOTO: JAKA/NR
            pendapat dengan jajaran PB IDI, dan
            pakar bidang kesehatan, Maret 2022   baik pembaruan Memorandum Of   wajib mengusahakannya. Ini memang
            lalu.                             Understanding (MoU) Perlindungan   bagian dari penunaian tanggung
               Politisi PKB itu berharap apa yang   Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara   jawab pemerintah setelah lama
            menjadi pembahasan di dalam RDPU   Indonesia dan Malaysia. Mufida,   terbengkalai,” kata Mufida, April lalu.
            dapat membuat IDI menjadi lebih   sapaan akrabnya mengatakan,
            baik ke depan. Baik menyoal polemik   perlindungan PMI adalah harga mati   Ibadah Haji Dibuka
            dengan Dokter Terawan maupun      bagi Pemerintah Indonesia untuk   Kembali
            perihal permasalahan di bidang    memberikan perlindungan PMI yang
            kedokteran.                       terbukti telah memberikan manfaat   Setelah dua tahun, akhirnya Arab
                                              besar bagi negara.               Saudi membuka pintu bagi jemaah
            MoU PMI Antara                       “Terbitnya perlindungan PMI   haji dan Indonesia mendapatkan
            Indonesia-Malaysia                di Malaysia setelah mandek sejak   kuota sebesar 100.000. Komisi
                                              2016 adalah langkah baik, sebab   IX DPR berkunjung ke Makassar
               Anggota Komisi IX DPR RI       perlindungan PMI adalah sebuah   untuk melihat kesiapan pemerintah
            Kurniasih Mufidayati menyambut    kewajiban negara dan pemerintah   melayani calon jemaah haji yang
                                                                               akan berangkat ke Arab Saudi. Ini
                                                                               disampaikan Charles Honoris, Mei
                                                                               lalu.
                                                                                  Politisi PDI-Perjuangan itu menilai
                                                                               pelaksanaan ibadah haji ditengah
                                                                               pandemi Covid-19 menjadi tantangan
                                                                               tersendiri bagi Kementerian
                                                                               Agama dan juga Kementerian
                                                                               Kesehatan untuk mempersiapkan
                                                                               penyelenggaraan haji semaksimal
                                                                               mungkin.

                                                                               Pengesahan RUU KIA

                                                                                  Menutup pertengahan tahun, DPR
                                                                               RI mengesahkan RUU Kesejahteraan
                                                                               Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU
                                                                               inisiatif DPR. Anggota Komisi IX DPR
                                                                               RI Rahmad Handoyo mengatakan,
            Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. FOTO: MUNCHEN/NVL


                                                                          TH. 2022      EDISI 216      PARLEMENTARIA        43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48