Page 46 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI X

nama sesuai dengan berbagai
masukan substansi yang ada dalam
RUU ini.

Sarpras Sekolah
Penggerak

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede
Yusuf, Juni lalu, meminta pemerintah
menyiapkan sarana dan prasarana
untuk menunjang pelaksanaan
Program Sekolah Penggerak (PSP).
Menurut Dede, pemerintah tidak
boleh hanya berbicara program, tapi
harus menyiapkan platform menuju
era digital.
Pasalnya, Komisi X DPR RI masih
menemukan ketidaksiapan fasilitas
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. FOTO: DEP/NR
seperti infrastruktur internet, listrik,
poltekpar adalah Kabupaten Uji Publik RUU dan pelatihan SDM. Selain itu, dirinya
Malang, Jawa Timur. Pendidikan dan mengungkapkan, jika Presiden Joko
Kabupaten Malang merupakan Layanan Psikologi Widodo menginstruksikan untuk
daerah yang masuk dalam wilayah memperbaiki SDM, berarti seluruh
kelola Badan Otoritas Pariwisata Komisi X DPR RI melaksanakan kementerian terkait harus duduk
Bromo-Tengger-Semeru (BOP BTS). uji publik terhadap penyusunan RUU sama-sama menjelaskan rencana dan
Sedangkan kawasan taman Nasional Pendidikan dan Layanan Psikologi program yang akan dijalankan.
Bromo Tengger-Semeru (TNBTS) di Universitas Airlangga (UNAIR),
telah ditetapkan sebagai salah satu Surabaya, Jawa Timur, Universitas RUU Pendidikan dan
destinasi prioritas nasional. Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Layanan Psikologi
Selatan dan Universitas Sebelas
Kajian Ilmiah Maret, Jawa Tengah, Mei 2022. Komisi X DPR RI dan pemerintah
Kurikulum Sebelumnya RUU ini bernama menyetujui RUU Pendidikan
RUU Praktik Psikologi, namun dalam dan Layanan Psikologi dibahas
Komisi X DPR RI menyerukan perjalanannya mengalami perubahan ke Pembicaraan Tingkat II atau
agar kebijakan penerapan kurikulum
harus didahului dengan kajian ilmiah,
di tengah diskursus perubahan
kurikulum. Wakil Ketua Komisi X DPR
Abdul Fikri Faqih menyebut, hal ini
sangat penting karena menyangkut
pendidikan nasional yang
berdampak luas. Bahkan, penerapan
kurikulum harus dengan landasan
hukum yang kuat.
“Kebijakan kurikulum,” katanya
lagi, “Harus memperhatikan
keragaman kompetensi guru,
potensi dan kemampuan peserta
didik, kesiapan sarana prasarana,
kondisi sosiologis geografis, dan
budaya Indonesia,” jelas legislator
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
April 2022 lalu. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf. FOTO: DEP/NR

46 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022