Page 51 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
BALEG

RUU BUMDes Perkuat Kelembagaan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Januari lalu, menggelar rapat dengan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang
Badan Usaha Miik Desa (RUU BUMDes). Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi
Agtas menegaskan, tidak ada perbedaan substansial antara parlemen dengan
pemerintah terkait penguatan lembaga BUMDes.

“SECARA
substansial baik
pemerintah,
DPD dan
DPR sepakat
penguatan
kelembagaan
BUMDes dalam
membangun
kemandirian desa yang diharapkan
lewat BUMdes. Jadi, tidak ada
perbedaan substansial dari ketiga
lembaga itu,” terang Supratman Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. FOTO: DEVI/NVL
sai rapat. Menurut politisi Partai
Gerindra itu, keberadaan BUMDes Ia mengatakan, Baleg DPR RI Supratman menegaskan, RUU
sebuah keniscayaan yang harus menginisiasi revisi UU No.20/2013 pemekaran Provinsi Papua Barat
dipenuhi dalam regulasi yang ada. tentang Pendidikan Kedokteran wajib segera diselesaikan. Bila
melalui kajian mendalam dan ruang fiskal dan perekonomian
Kelembagaan menemukan adanya masalah, Indonesia sudah berangsur pulih,
Pendidikan sehingga perlu diselesaikan. maka tidak mustahil keseluruhan
Kedokteran pembahasan draf RUU dapat
RUU Pemekaran Papua diselesaikan. Terlebih, Baleg
Ketua Baleg DPR RI Barat dalam beberapa kali kesempatan
Supratman Andi Agtas Februari telah melakukan pembicaraan
2022, mengusulkan, pemerintah Maret 2022 silam, Ketua informal, baik dengan Kemenkeu
membentuk kelembagaan Baleg DPR RI Supratman Andi dan Kemendagri soal rencana
yang berfokus pada pendidikan Agtas menegaskan, pembahasan pemekaran khususnya pemekaran
kedokteran. Menurutnya, bila pemekaran Provinsi Papua Barat Papua Barat tersebut.
peraturan pendidikan kedokteran yang tengah dibahas antara
ini kekuatan hukumnya hanya pada Baleg, pemerintah, dan Komisi RUU TPKS
tataran pelaksana, hal tersebut II sebagai pengusul merupakan
akan mudah berubah ketika masa bukti kecintaan parlemen dan Ketua Panja RUU Tindak
kepemimpinan berganti. pemerintah terhadap Papua Pidana Kekerasan Seksual
Supratman mengungkapkan, khususnya Provinsi Papua Barat. (TPKS), Baleg DPR RI Willy Aditya
meski penataan pendidikan Dibutuhkan diskusi lanjutan mengungkapkan, RUU TPKS telah
kedokteran sudah cukup baik, antara Baleg dengan pemerintah, ditargetkan masuk pembahasan
namun kelemahan-kelemahan khususnya Kementerian Keuangan pada Rapat Paripurna sebelum
yang ada saat ini perlu diperbaiki dan Kementerian Dalam Negeri soal Masa Persidangan IV Tahun Sidang
guna kemajuan bangsa dan negara. kesiapan pemekaran ini. 2021-2022 berakhir. RUU TPKS akan

TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 51