Page 50 - MAJALAH 216
P. 50

KALEI DOSK OP  2 0 2 2
                       KOMISI XI





            berbagai pertimbangan analisis    harga dan memperlambat
            dampak, risiko, dan solusi yang tepat.   penyerapan. Politisi Partai Golkar
            “Kepanikan mereka (ibu-ibu) sangat   ini menegaskan kebijakan tersebut
            wajar karena pasti akan berdampak   menandakan Menteri Keuangan
            pada kenaikan harga deterjen yang   tidak berpihak pada kehidupan
            sudah menjadi bahan kebutuhan     petani tembakau dan tidak pernah
            pokok rumah tangga,” tegas Politisi   memperdulikan jeritan aspirasi
            PKS itu.                          petani tembakau dan buruh IHT.
               Adapun target penerimaan          Menurutnya, salah satu
            kepabeanan dan cukai pada tahun   kerontokan ekonomi petani
            2022 sebesar Rp 245 triliun, yang   tembakau selama lima tahun
            terdiri atas penerimaan cukai     terakhir ini merupakan dampak
            sebesar Rp203,92 triliun dan bea   kenaikan cukai yang sangat tinggi.
            masuk Rp35,16 triliun dan bea keluar   Tingginya tarif CHT akan membuat
            Rp5,92 triliun. Di sisi lain, persoalan   perusahaan mengurangi produksi
            cukai juga terus menjadi polemik.   yang secara tidak langsung
            Di saat pemerintah ingin menaikkan   mengurangi pembelian bahan baku.
            penerimaan negara melalui instrumen   Padahal, 95 persen tembakau yang
            cukai, namun keputusan pemerintah   dihasilkan petani digunakan untuk   Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara.
                                                                               FOTO: MUNCHEN/NR
            pada tahun 2022 yang akan         bahan baku rokok. Dengan tidak
            menaikkan Cukai Hasil Tembakau    melibatkan DPR, ia menganggap    dilakukan pembahasannya adalah
            (CHT) sebesar 10 persen yang akan   pemerintah hanya mengambil     RUU Pengembangan dan Penguatan
            diterapkan pada 2023-2024 dinilai   keputusan sepihak tanpa        Sektor Keuangan (P2SK). RUU yang
            sebagai upaya keputusan sepihak   mempertimbangkan masukan dan     didesain dengan metode omnibus
            pemerintah.                       aspirasi dari berbagai pihak.    law ini, salah satunya, akan mengatur
               Hal itu sebagaimana ditegaskan    “Baik itu dana yang berasal dari   pembentukan Badan Supervisi yang
            Anggota Komisi XI, Misbakhun pada   luar, yang masih tersimpan di luar   tugasnya menjadi perpanjangan
            November 2022 silam. Misbakhun    negeri, atau aset dalam maupun   tangan DPR dalam mengawasi
            menilai regulasi kenaikan CHT dua   luar negeri. Supaya bisa terlapor   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
            tahun mendatang tersebut menjadi   dan menjadi obyek penerimaan dari   Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
            pukulan telak bagi para petani    sektor pajak,” ujar Wakil Ketua Komisi   Badan Supervisi ini juga sudah
            tembakau. Pasalnya, kenaikan cukai   XI DPR RI, Amir Uskara, pada Juni   dibentuk untuk pengawasan DPR
            tembakau mengakibatkan rontoknya   2022 lalu.                      kepada Bank Indonesia. Anggota
                                                 Diketahui, jumlah peserta     Komisi XI DPR RI Hendrawan
                                              PPS alias Tax Amnesty Jilid II   Supratikno sekaligus Anggota
                                              terus bertambah. Hingga Rabu     Panja RUU P2SK ini mengatakan,
                                              (8/6/2022), Tax Amnesty telah    dalam draf tersebut nantinya akan
                                              diikuti oleh 66.102 wajib pajak   mengatur penguatan pengurus
                                              dengan 77.938 surat keterangan.   dewan gubernur BI yang dapat
                                              Berdasarkan data Direktorat      berasal, baik dari professional non
                                              Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu,   politik maupun professional berlatar
                                              pajak penghasilan (PPh) yang     belakang politik.  Adapun dalam
                                              diterima negara dari program     draf awal RUU PPSK yang diterima,
                                              tersebut mencapai Rp13,83 triliun   Badan Supervisi ini awalnya
                                              dari total pengungkapan harta    diusulkan dengan nama Dewan
                                              bersih sebesar Rp138,04 triliun.   Pengawas.
                                                                                  Disampaikannya, pembahasan
                                              Penguatan Sektor                 RUU P2SK dijadwalkan akan
                                              Keuangan                         berlangsung hingga Desember 2022.
                                                                               Sehingga, masih ada waktu bagi
                                                 Kinerja Komisi XI di tahun 2022   masyarakat memberikan masukan
                                              dari sisi legislasi juga tidak kalah   dan opini yang akan memperkaya
            Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun.   penting. Salah satu RUU yang terus   pembahasan RUU P2SK. lrdn/mh
            FOTO: MUNCHEN/NR


             50     PARLEMENTARIA      EDISI 216      TH. 2022
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55