Page 49 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI XI

peran OJK sebagai lembaga Sebab, cukai merupakan salah satu
pengawas serta regulator yang instrumen penerimaan negara yang
sebenarnya memiliki kewenangan dikenakan terhadap barang-barang
untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yangmempunyai sifat atau
nasabah unit link yang terjadi karakteristik sesuai dengan undang-
belakangan ini. undang merupakan penerimaan
OJK bisa melakukan mediasi negara guna mewujudkan
terhadap laporan nasabah dengan kesejahteraan, keadilan, dan
para asuransi. Mereka ingin dana keseimbangan.
dikembalikan kepada pemegang Hal itu yang ditegaskan oleh
polis. Dengan demikian, permintaan Anggota Komisi XI DPR RI Anis
Byarwati pada Juni 2022 yang

Anggota Komisi XI Puteri Komarudin.
FOTO: MUNCHEN/NR

BI gencarkan sosialisasi fasilitas
penukaran uang tunai. Menurutnya
BI dan pihak perbankan yang terlibat,
termasuk bank yang tergabung
dalam Himpunan Bank Negara
(HIMBARA) perlu menyosialisasikan
secara lebih luas, seperti soal lokasi
penukaran, persyaratannya, serta
kuotanya per hari.
Di sisi lain, Bank Indonesia
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.
FOTO: MUNCHEN/NR (BI) telah membuka 5.013 titik FOTO: MUNCHEN/NR
penukaran uang di perbankan
nasabah dapat dipenuhi, serta dana seluruh Indonesia. Selain itu, BI juga meminta pemerintah, khususnya
pemegang polis dikembalikan sesuai menyediakan layanan penukaran Kementerian Keuangan, untuk
dengan kesepakatan awal. uang melalui Mobil Kas Keliling BI. berhati-hati dalam mengeluarkan
Pengawasan Komisi XI juga “Dengan kejelasan dan kemudahan wacana pengenaan cukai pada ban
dilakukan terhadap isu-isu yang ini, masyarakat pastinya akan karet, BBM, dan detergen. Sebab,
berkaitan langsung dengan lebih memilih untuk menukarkan barang yang dikenakan cukai sifatnya
kebutuhan sehari-hari masyarakat. uangnya ke lembaga formal, bukan sangat spesifik, yaitu barang yang
Misalnya, terkait penukaran uang menukarkan di sembarang tempat konsumsinya perlu dikendalikan,
hingga bahaya pinjaman online yang rawan pemalsuan,” ujar Puteri. peredarannya perlu diawasi,
(pinjol) ilegal jelang hari raya Idul pemakaiannya menimbulkan dampak
Fitri 2022. Diketahui, lazimnya, saat Fiskal Berkeadilan negatif, atau pemakaiannya perlu
momentum Idul Fitri, masyarakat pembebanan pungutan negara demi
berbondong- bondong melakukan Selain dari sisi pengawasan, keadilan dan keseimbangan.
penukaran uang ke nonimal yang pemenuhan tupoksi Komisi XI DPR Anis mengingatkan jangan
lebih kecil, baik untuk kebutuhan RI terhadap persoalan budgeting sampai cukai diberlakukan di banyak
uang ‘angpau’ atau untuk kemudahan juga tercermin dari penguatan dan jenis barang karena semata-mata
transaksi selama perjalanan mudik ke perluasan fiskal yang berkeadilan, untuk meningkatkan penerimaan
kampung halaman. yaitu dalam mendorong diversifikasi negara. Memang dampak terhadap
Karena itu, Anggota Komisi basis pajak dan meningkatkan lingkungan hidup juga harus
XI Puteri Komarudin mengimbau penerimaan negara melalui cukai. dipikirkan, tetapi tentu dengan

TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 49