Page 48 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI XI

Mendesain APBN

Berkeadilan dan Fleksibel

Komisi XI DPR RI sepanjang tahun 2022 telah
memenuhi beberapa capaian kinerja, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan
pengawasan, pembahasan anggaran bersama
pemerintah, serta menyusun undang-undang.

DI sisi lain, berintegritas, dan berdaya saing.
secara global Keempat, melanjutkan
maupun pembangunan infrastruktur dan Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan.
FOTO: MUNCHEN/NR
domestik, meningkatkan kemampuan
selama tahun adaptasi teknologi; Kelima menurut politisi Partai Demokrat
2022 Indonesia penguatan desentralisasi fiskal itu, IKN tidak masuk dalam kriteria
mengalami untuk peningkatan dan pemerataan melindungi dan meningkatkan
turbulensi kesejahteraan antardaerah. Dan kemampuan masyarakat sebagai
ekonomi keenam, melanjutkan reformasi dampak dari pandemi Covid-19.
yang tidak penganggaran dengan menerapkan “;IKN itu sesuatu yang baru, yang
mudah. Sebab, 2022 menjadi zero-based budgeting untuk tidak berdampak apa-apa. Dia hanya
momentum Indonesia bersiap diri mendorong agar belanja lebih efisien. kebun dan hutan, saja yang mau
menghadapi situasi resesi yang Pengawasan APBN dalam konteks kita bangun. Jadi saya ingatkan Bu
diprediksi akan terjadi pada tahun enam fokus utama itulah, Komisi Menteri dan kawan-kawan di Komisi
2023 mendatang. Sehingga, jika XI melakukan beberapa upaya XI agar tidak melanggar UU yang
pemerintah bersama DPR, khususnya pengawasan kinerja ekonomi dan sudah kita buat dan setujui bersama”;
Komisi XI, mengambil kebijakan yang fiskal pemerintah agar tepat guna dan ujarnya.
tidak tepat akan berpengaruh besar tepat sasaran. Selain pengawasan APBN untuk
terhadap kondisi perekonomian Salah satunya adalah beberapa proyek pembangunan,
Indonesia di tahun-tahun mendatang. pengawasan penggunaan anggaran pengawasan APBN terkait
Oleh karena itu, pemerintah untuk IKN. Anggota Komisi XI DPR penggunaan anggaran negara agar
dan DPR RI menyepakati APBN RI, Marwan Cik Hasan pada Januari lebih optimal dalam pelayanan publik
2022 didesain secara berkeadilan 2022, misalnya, mengingatkan jika menjadi perhatian Komisi XI DPR
namun juga fleksibel. Dalam pemerintah agar penggunaan dana RI. Hal itu sebagaimana tercermin dari
konteks penyusunan APBN yang pembangunan IKN memperhatikan sikap Anggota Komisi XI DPR RI, Vera
berkeadilan dan fleksibel itulah, undang-undang yang berlaku. Febyanthy yang menyoroti persoalan
maka terdapat enam fokus utama Menurutnya, apabila pemerintah tidak banyaknya aduan terkait investasi unit
dalam kebijakan APBN 2022, yaitu melihat dengan seksama regulasi link pada Januari 2022.
pertama, melanjutkan upaya terkait, yakni UU Nomor 2 Tahun 2020 Sebab, pada tahun 2019 Otoritas
pengendalian Covid-19 dengan tetap tentang Kebijakan Keuangan Negara Jasa Keuangan (OJK) menerima 360
memprioritaskan sektor kesehatan; dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk pengaduan terkait unit link, jumlah
Kedua, menjaga keberlanjutan Penanganan Pandemi Covid-19, hal aduan meningkat 65 persen menjadi
program perlindungan sosial bagi itu berpotensi melanggar UU. 593. Akibatnya 2,4 juta nasabah yang
masyarakat miskin dan rentan; Sebab, pemerintah sempat harus sampai tutup asuransi. Bahkan
Ketiga, APBN juga akan difokuskan menyampaikan akan menggunakan baru memasuki tahun 2022, kasus
memperkuat agenda peningkatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut kembali merugikan 16
Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, (PEN) pembangunan IKN. Di sisi lain, nasabah. Karena itu, Vera menyoroti

48 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022