Page 47 - MAJALAH 216
P. 47
KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI X
Rapat Paripurna. Usai mendengar yakni pengalihan kuota PNS di Tragedi Kanjuruhan
pandangan mini dari sembilan fraksi kementerian atau lembaga untuk Komisi X DPR RI telah
dan pemerintah, kegiatan diakhiri para guru. mendesak pemerintah
dengan penandatanganan naskah “Di mata saya, profesi yang melakukan investigasi atas
UU Pendidikan dan Layanan Psikologi harus diutamakan dan diprioritaskan tragedi Kanjuruhan, termasuk
bersama Menteri Pendidikan, untuk diangkat sebagai PNS melibatkan Kemenpora, Komnas
Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI; sesungguhnya adalah guru, HAM, perwakilan suporter, dan
Menteri Kesehatan RI; Menteri Sosial dibanding dengan pegawai perwakilan unsur masyarakat
RI; dan Menteri Hukum dan Hak Asasi kementerian atau lembaga olahraga. Oleh karenanya,
Manusia (HAM) RI. negara lain. Kuota untuk pegawai Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
Komisi X dan pemerintah kementerian/lembaga yang ada Dede Yusuf, mengapresiasi
menerima laporan ketua panitia sebaiknya diberikan seluruhnya pembentukan Tim Gabungan
Independen Pencari Fakta (TGIPF)
Tragedi Kanjuruhan yang dibentuk
Pemerintah.
“Kami harapkan TGIPF bisa
bekerja maksimal mencari
titik terang menelusuri secara
komprehensif atas kejadian ini,”
kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
Dede Yusuf Pada Oktober 2022
lalu.
Gaji dan Tunjangan
PPPK
Komisi X DPR RI mendesak
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah segera berkoordinasi
memastikan anggaran gaji dan
tunjangan guru PPPK bersumber
dari APBN. Sehingga, hal ini dapat
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. FOTO: DEP/NR
dipahami secara baik oleh pemda
kerja (panja) dan draf RUU untuk guru di Indonesia, agar kita bahwa skema pembayarannya
tentang Pendidikan dan Layanan bisa tuntaskan semua ini,” kata Huda, jelas dan tidak menjadi beban
Psikologi, 29 Juni 2022 serta Agustus 2022 lalu. APBD.
menyepakati judul RUU menjadi “Komisi X DPR RI mendesak
RUU tentang Pendidikan dan Revisi UU Sisdiknas Pemerintah Pusat dalam
Layanan Psikologi, demikian penyiapan formasi pengangkatan
disampaikan Wakil Ketua Komisi X Ketua Komisi X DPR RI guru ASN-PPPK tahun 2022
DPR Dede Yusuf, Juli lalu. Syaiful Huda berkomitmen memasukkan formasi guru
memperjuangkan aspirasi yang Prakarya dan Kewirausahaan
Pengangkatan Guru telah disampaikan oleh Himpunan (PKWU), guru bahasa Inggris
Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan tingkat SD, guru Pendidikan
Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Ketua Komisi X DPR RI dalam revisi UU No.20/2013 tentang (PJOK), guru Pendidikan Pancasila
Syaiful Huda desak pemerintah Sistem Pendidikan Nasional. Saat dan Kewarganegaraan (PPKN),
menyelesaikan permasalahan menerima audiensi tersebut, guru Pendidikan Agama Islam
pengangkatan guru honorer Pimpinan Komisi X DPR RI menerima (PAI), guru disabilitas dan tenaga
menjadi Pegawai Negeri berbagai aspirasi dari HIMPAUDI kependidikan sesuai dengan
Sipil (PNS) di Indonesia. terkait pengakuan profesi tenaga kebutuhan daerah,” ujar Wakil
Menurut Huda, salah satu pendidik di tingkat Pendidikan Anak Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri
solusi yang dapat diupayakan Usia Dini (PAUD), September silam. Faqih, November lalu. lhal/mh
TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 47
