Page 32 - MAJALAH 216
P. 32
KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI V
kemacetan yang berulang tiap wilayah Indonesia Timur, termasuk Sosialisasi Mitigasi
tahun. Sebab, pada tahun ini terjadi ketersediaan barang. Bencana
penumpukan kendaraan secara tidak Bahkan, Badan Pemeriksa
terduga di Jalan Tol Merak. Keuangan (BPK) mengindikasi ada Anggota Komisi V DPR RI Sudewo
penyimpangan pada program tol mengingatkan Badan Meteorologi
Evaluasi Program Tol laut ini dengan temuan kelebihan dan Geofisika (BMKG) konsisten
Laut pembayaran subsidi kepada operator. dan lebih detail dalam memitigasi
bencana di suatu wilayah. Ia meminta
Rapat Dengar Pendapat Komisi V Subsidi Rumah Rakyat agar dilakukan komunikasi dan
DPR RI dengan Ditjen Perhubungan untuk MBR koordinasi yang intens dengan
Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni pemerintah daerah terkait mitigasi ini,
menyoal evalusi program tol laut. Agustus 2022, Anggota Komisi mengingat dalam beberapa bulan
Program tol laut harus dievalusi, V DPR RI Toriq Hidayat bersyukur ke depan diprediksi curah hujan
mengingat sudah berlangsung akan sangat tinggi dan berpotensi
selama delapan tahun, tapi belum menyebabkan banjir di berbagai
memberikan dampak positif bagi daerah.
keekonomian warga negara. Wakil “Berkali-kali setiap rapat dengan
Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan BMKG maupun kunjungan kerja,
Darmawan Aras meminta Ditjen selalu saya sampaikan supaya BMKG
Perhubungan Laut mengevaluasi melakukan mitigasi bencana itu
program ini, Juli lalu. secara detail, jangan hanya universal.
“Komisi V meminta Ditjen Secara detail yang sifatnya ke wilayah
Perhubungan Laut mengevaluasi dan juga melakukan komunikasi
program tol laut dengan koordinasi dengan pemerintah
memperhatikan potensi dan daerah, apa mitigasi itu yang akan
kebutuhan masing-masing daerah terjadi terhadap daerahnya kemudian
daerah diberi masukan-masukan apa
yang harus dia lakukan, sehingga
perencanaan kabupaten bisa ada
penyesuaian terhadap mitigasi
bencana,” jelas Sudewo, Oktober
silam. lssb/mh
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. FOTO: ARIEF/NR
karena anggaran subsidi rumah
tahun 2022 untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) yang
dialokasikan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) lebih besar dibanding tahun
lalu. Dia mengharapkan backlog
perumahan di Tanah Air bisa
dikurangi.
“Apresiasi untuk Kementerian
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan PUPR yang memberikan subsidi
Aras. FOTO: ARIEF/NR
terhadap 222.586 unit rumah di tahun
serta hasilnya dilaporkan kepada 2022, senilai Rp23,88 triliun. Jumlah
Komisi V DPR RI,” tandas Andi ini lebih besar dibanding tahun 2021
Iwan. Saat berlangsungnya rapat yakni 157.500 unit dengan nilai Rp16,6
beberapa anggota Komisi V triliun. Upaya tersebut berpotensi
mengungkapkan bahwa tol laut mengatasi gap antara jumlah rumah
dianggap belum bisa mengatasi yang ada kebutuhan masyarakat saat
disparitas harga barang di ini,” ujar Politisi dari Fraksi PKS ini. Anggota Komisi V DPR RI Sudewo. FOTO: ARIEF/NR
32 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022
