Page 27 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI IV

Ketahanan Pangan dan

Perlindungan Hayati Indonesia

Sepanjang Tahun 2022 ini, Komisi IV DPR RI telah setelah 9 tahun baru resmi terbentuk
menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan melalui Perpres Nomor 66 Tahun
2021. Semangat UU Nomor 18 Tahun
juga legislasi bersama dengan mitra kerja Komisi IV 2012 tentang Pangan merevisi UU
untuk memenuhi dan mensejahterakan masyarakat Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi
Indonesia terutama mengenai ketahanan pangan Akmal Pasluddin pun mengkritisi
nasional. Bapanas yang sampai pada
pertengahan Februari 2022 itu
masih belum memiliki rumusan
PADA 2022 untuk mulai beroperasi. Sementara
ini dunia diketahui Kementerian Pertanian telah
dihadapkan menganggarkan lebih dari Rp400
dengan miliar pada 2021 untuk Bapanas.
ancaman
krisis pangan Krisis Minyak Goreng
sebagai dampak
dari gejolak Maret 2022, polemik minyak
geopolitik goreng terjadi kibat kelangkaan
yang terjadi dan juga naiknya beberapa harga
antara Ukraina dan Rusia. Dalam hal komoditas pangan lainnya menjelang
ketahanan pangan nasional, Komisi bulan Ramadhan. Wakil Ketua
IV DPR RI pada awal tahun 2022 telah Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi
melakukan upaya dengan meminta menyampaikan usulan agar DPR RI
Perum Bulog dan ID FOOD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus)
merancang rencana bisnis tahun untuk mengatasi krisis minyak
2022 yang jelas dan spesifik demi goreng.
penyediaan pangan yang cukup Hal ini ditegaskan Dedi dalam
dan kemudahan akses bagi seluruh Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR
lapisan masyarakat Indonesia. Pasluddin. FOTO: ARIEF/NR RI, Komisi VI DPR RI dan Komisi VII
Pembentukan rencana bisnis
yang jelas dan spesifik ini juga harus
diiringi dengan memperkuat kerja
sama dengan mitra seperti Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
untuk meningkatkan produksi pangan
nasional serta kesejahteraan petani,
nelayan, pembudidaya ikan, sekaligus
petambak garam.
Selain melalui Perum Bulog dan
ID FOOD, Komisi IV juga mendorong
pemerintah segera mengaktivasi
Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Badan pangan ini merupakan mandat
dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan yang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam Raker Gabungan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII DPR RI
dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. FOTO: OJI/NR

TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 27