Page 22 - MAJALAH 216

KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI II

RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, Rp11, 65 miliar untuk memenuhi
RUU tentang Provinsi Jawa Timur, kekurangan anggaran belanja gaji
RUU tentang Provinsi Kalimantan pegawai dan kebutuhan anggaran
Tengah, RUU tentang Provinsi Maluku, belanja barang untuk pelaksanaan
dan RUU tentang Provinsi Bali menjadi kegiatan prioritas.
RUU inisiatif DPR. Dengan disetujuinya pagu
Selanjutnya DPR RI membentuk anggaran tersebut, Anggota
Panitia Kerja (Panja), yang kemudian Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
akan melakukan pembahasan dan menekankan kepada ketiga institusi
Pembicaraan Tingkat I dengan pengguna anggaran tersebut untuk
Pemerintah, dan DPD RI tentang merealisasikan anggaran tersebut
delapan RUU provinsi tersebut. sesuai jadwalnya, karena hal ini
Kedelapan RUU tersebut masih dalam dianggapnya sangat berpengaruh
pembahasan dengan pemerintah, dan pada dinamika ekonomi masyarakat.
DPD RI.
Anggaran ATR/BPN
Pembahasan Anggaran
Anggaran Kementerian ATR/
Komisi II DPR aktif pula membahas BPN Rp3,5 triliun. Anggaran tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa.
FOTO: GERALDI/NR
anggaran 2023 para mitranya. Pagu akan digunakan untuk percepatan
anggaran Kementerian Sekretariat pendaftaran tanah melalui kegiatan pelayanan pertanahan, juga program
Negara (Kemensesneg) Rp2,6 Pendaftaran Tanah Sistematis dukungan manajemen.
triliun. Dalam Rapat Kerja dengan Lengkap (PTSL), transformasi “Dari sisi anggaran tidak ada
Mensesneg Pratikno, Menseskab digital, dan peningkatan sarana dan perubahan, dan seperti yang kita
Pramono Anung, dan Kepala KSP prasarana fisik di kantor pertanahan bahas sebelum-sebelumnya terkait
Moeldoko, September lalu, Komisi dan kantor wilayah badan pertanahan tambahan anggaran kami tetap
II DPR RI juga menyetujui pagu nasional di daerah. menyetujuinya. Dan biasanya kita
anggaran Kemensekab sebesar Peningkatan sarana dan menugaskan anggota Banggar yang
Rp352,29 miliar untuk tahun 2023. prasarana fisik dalam rangka upaya ada di komisi II untuk berjuang, dan
Dalam kesempatan itu, Komisi meningkatkan kualitas pelayanan mudah-mudahan perjuangannya itu
II DPR RI pun menyetujui usulan kepada masyarakat dan kinerja dikabulkan,” ujar Saan Mustofa.
pembukaan pencadangan anggaran jajaran Kementerian ATR/BPN. Serta
(automatic adjustment) Sekretariat program penyelenggaraan penataan Isu Tenaga Honorer
Kabinet tahun anggaran 2022 sebesar ruang, dan program pengelolaan dan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Yanuar Prihatin mengatakan saat ini
isu tenaga honorer merupakan isu
yang terus-menerus diperbincangkan
dan menjadi perhatian yang sangat
serius, terutama di Komisi II. Hal
ini dampak dari dikeluarkannya
Surat Edaran MenPAN-RB Nomor
B/185/M.SM.02.03/2022 yang isinya
penghapusan tenaga honorer per 28
November 2023.
“Ini terus terang menimbulkan
kegoncangan di banyak pihak,
terutama di kalangan tenaga honorer.
Karena tentu mereka berharap bisa
menjadi PPPK atau ASN tetapi ketika
ada surat edaran itu semua menjadi
gelisah,” Jelas Yanuar. Senada dengan
Yanuar, Anggota Komisi II DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. FOTO: GERALDI/NR

22 PARLEMENTARIA EDISI 216 TH. 2022