Page 21 - MAJALAH 216
P. 21

KALEI DOSK OP  2 0 2 2
                                                                                       KOMISI II




                                    Selesaikan 18 RUU






            Dalam fungsi legislasi, setidaknya ada 18 Rancangan                digabungkan dengan daerah lain
            undang-undang (RUU) yang berhasil disusun Komisi II                berdasarkan regionalnya. Salah satu
            DPR dengan Pemerintah dan telah disahkan di Rapat                  contohnya adalah Provinsi Sumatera
                                                                               Barat, Jambi dan Riau. Ketiga
            Paripurna DPR RI di tahun 2022. Pertama adalah 12                  provinsi tersebut alas hukumnya
            RUU tentang Provinsi dan kedua adalah 4 RUU daerah                 masih bergabung yakni UU 61 Tahun
            otonomi baru (DOB) di Tanah Papua.                                 1958 tentang Penetapan Daerah
                                                                               Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang
                                                                               Pembentukan Daerah-Daerah
                                                                               Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
                             KEDUA belas      RUU Tentang Provinsi Provinsi Jambi,   Jambi dan Riau.
                             RUU Provinsi     RUU Tentang Provinsi Provinsi Nusa   “Mereka tergabung dalam satu
                             yang telah       Tenggara Barat, dan RUU Tentang   UU No 61 Tahun 1958. Padahal
                             disahkan adalah   Provinsi Nusa Tenggara Timur.   amanat Undang-Undang Negara
                             RUU Tentang         Sedangkan RUU Daerah          Republik Indonesia 1945, juga UU 23
                             Provinsi         Otonomi Baru (DOB) Papua adalah   Tahun 2014 yang mengatakan bahwa
                             Kalimantan       RUU Provinsi Papua Tengah, RUU   satu provinsi, satu kabupaten/kota
                             Barat, RUU       Provinsi Papua Pegunungan, dan   itu memiliki satu UU. itulah mengapa
                             Tentang          RUU Provinsi Papua Selatan, dan   kita mau menertibkannya,” tambah
            Provinsi Kalimantan Selatan, RUU   terakhir merupakan RUU pemekaran   politisi dari Fraksi Partai Golkar ini
            Tentang Provinsi Kalimantan Timur,   Provinsi Papua Barat, yakni RUU
            RUU Tentang Provinsi Sulawesi     Papua Barat Daya. “Jadi harusnya   Delapan RUU Disahkan
            Utara, RUU Tentang Provinsi       semua peraturan perundang-
            Sulawesi Selatan, RUU Tentang     undangan atau regulasi apapun, alas     November lalu, RUU Tentang
            Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU   hukumnya harus UUD NRI 1945,” ujar   Delapan Provinsi lainnya yakni RUU
            Tentang Provinsi Sulawesi Tenggara,   Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli   tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU
            RUU Tentang Provinsi Sumatera     Kurnia Tandjung, Juni lalu.      Tentang Provinsi Sumatera Selatan,
            Barat, RUU Tentang Provinsi Riau,    Bahkan ada UU Provinsi yang   RUU Tentang Provinsi Jawa Barat,





























            Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli dalam foto bersama usai Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI. FOTO: ERMAN/NR


                                                                          TH. 2022      EDISI 216      PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26