Page 21 - MAJALAH 216
P. 21
KALEI DOSK OP 2 0 2 2
KOMISI II
Selesaikan 18 RUU
Dalam fungsi legislasi, setidaknya ada 18 Rancangan digabungkan dengan daerah lain
undang-undang (RUU) yang berhasil disusun Komisi II berdasarkan regionalnya. Salah satu
DPR dengan Pemerintah dan telah disahkan di Rapat contohnya adalah Provinsi Sumatera
Barat, Jambi dan Riau. Ketiga
Paripurna DPR RI di tahun 2022. Pertama adalah 12 provinsi tersebut alas hukumnya
RUU tentang Provinsi dan kedua adalah 4 RUU daerah masih bergabung yakni UU 61 Tahun
otonomi baru (DOB) di Tanah Papua. 1958 tentang Penetapan Daerah
Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
KEDUA belas RUU Tentang Provinsi Provinsi Jambi, Jambi dan Riau.
RUU Provinsi RUU Tentang Provinsi Provinsi Nusa “Mereka tergabung dalam satu
yang telah Tenggara Barat, dan RUU Tentang UU No 61 Tahun 1958. Padahal
disahkan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. amanat Undang-Undang Negara
RUU Tentang Sedangkan RUU Daerah Republik Indonesia 1945, juga UU 23
Provinsi Otonomi Baru (DOB) Papua adalah Tahun 2014 yang mengatakan bahwa
Kalimantan RUU Provinsi Papua Tengah, RUU satu provinsi, satu kabupaten/kota
Barat, RUU Provinsi Papua Pegunungan, dan itu memiliki satu UU. itulah mengapa
Tentang RUU Provinsi Papua Selatan, dan kita mau menertibkannya,” tambah
Provinsi Kalimantan Selatan, RUU terakhir merupakan RUU pemekaran politisi dari Fraksi Partai Golkar ini
Tentang Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat, yakni RUU
RUU Tentang Provinsi Sulawesi Papua Barat Daya. “Jadi harusnya Delapan RUU Disahkan
Utara, RUU Tentang Provinsi semua peraturan perundang-
Sulawesi Selatan, RUU Tentang undangan atau regulasi apapun, alas November lalu, RUU Tentang
Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU hukumnya harus UUD NRI 1945,” ujar Delapan Provinsi lainnya yakni RUU
Tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU
RUU Tentang Provinsi Sumatera Kurnia Tandjung, Juni lalu. Tentang Provinsi Sumatera Selatan,
Barat, RUU Tentang Provinsi Riau, Bahkan ada UU Provinsi yang RUU Tentang Provinsi Jawa Barat,
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli dalam foto bersama usai Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI. FOTO: ERMAN/NR
TH. 2022 EDISI 216 PARLEMENTARIA 21