Page 35 - MAJALAH 221
P. 35
KUNKER
K OMISI I
dari APBN, begitu ya. Jadi, bisa lebih
inovatif dalam menjalankan pekerjaan
tupoksinya,” harap legislator Dapil
Jawa Barat I itu.
Di lokasi yang berbeda,
Anggota Komisi I DPR RI Rizki
Aulia Rahman Natakusumah,
menilai, penyelenggaraan analog
switch off (ASO) oleh Kementerian
Kominfo yang kurang bersinergi
dengan Pemda di Provinsi Banten.
Oleh karena itu, ia mendorong
Diskominfo Tangerang Selatan untuk
FOTO: GALUH/NR meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah pusat, Pemda, dan
Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat memimpin pertemuan di Gedung Sate. berbagai pihak lainnya, sehingga
masyarakat mendapatkan informasi
untuk keterlibatan dalam menyusun mengungkap kendala dan tantangan pemilu secara cepat, benar, dan
PKPU terutama terkait pengawasan dalam melakukan pengawasan, obyektif.
isi siaran pemilu serta melakukan salah satunya keterbatasan anggaran “Kita harapkan ke depan
tindakan terhadap pelanggaran pengawasan. Selama ini KPID penyelenggaraan di bidang penyiaran
isi siaran pemilu. KPI Pusat juga Jabar didukung oleh dana hibah pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan
meminta pembentukan gugus tugas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada baik. Kita harapkan analog switch
yang berisi Bawaslu, KPU Daerah, dan 2021 KPID Jabar mendapat Rp5,3 off dan pembagian set top box ini bisa
KPID. miliar, kemudian 2022 dan 2023 ini terdistribusikan dengan baik. Kerja
“KPI harus berkoordinasi dengan mendapatkan Rp4,8 miliar. Untuk sama antara Kementerian Kominfo
KPU supaya tidak dipinggirkan, tapi itu, KPID Jabar mengusulkan untuk dan juga lembaga penyiaran swasta
menjadi satu bagian yang bersinergi, dapat didanai oleh APBN, karena yang berkomitmen memberikan set
antara KPU, Bawaslu, KPI untuk keterbatasan APBD Provinsi. top box tersebut,” ujarnya usai
melakukan pengawasan. Jadi kalau “Walaupun kalau melihat KPID- mengikuti Kunjungan Kerja Reses
ada pelanggaran-pelanggaran bisa nya tadi dengan anggaran yang Komisi I DPR RI ke Kantor Wali Kota
mendapatkan sumber, tidak cuma sangat terbatas tapi sudah bisa Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Bawaslu saja dan kemudian KPI mengoptimalkan ide-idenyalah, kerja- Jum’at (14/04/23) silam.
tidak hanya memberikan laporan ke kerjanya, dan gagasannya dengan Selain itu, legislator Dapil
Bawaslu, tapi juga bisa melakukan menyertakan publik, begitu. Dan Banten I itu juga mendorong
tindakan,” terang politisi Fraksi Partai saya kira patut diapresiasi dan kita KPI Pusat dan KPID Banten
Golkar itu. sih maunya KPID bisa independen mempersiapkan langkah-langkah
Selain itu, KPID Jawa Barat juga kemudian anggaran juga langsung strategis. Hal itu untuk memastikan
bahwa pemantauan isi siaran
berjalan dengan mengusung prinsip
netralitas dan tidak mengutamakan
kepentingan golongan tertentu.
“Komisi I tentu berharap
(persiapan penyelenggaraan
Pemilu 2024) ini bisa berjalan secara
objektif, bisa berjalan secara baik,
menghindari bau-bau SARA, dan lain
sebagainya yang bisa mencederai
demokrasi kita. Kita juga berharap ke
depan penyelenggaraan di bidang
FOTO: AISYAH/NR penyiaran Pemilu 2024 ini bisa
berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah. blf, gal, ais/mh
TH. 2023 EDISI 221 PARLEMENTARIA 35
